FORUM KEADILAN – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan sikap tegasnya terkait serangan siber di Pusat Data Nasional (PDN) sementara.
Dirinya memastikan bahwa pemerintah RI tak akan menuruti permintaan tebusan dari hacker atau peretas siber PDN ini.
Peretas yang telah mengambil data ini meminta yang tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau senilai Rp131 miliar ke pengelola data Telkomsigma.
“Ditunggu saja. Nanti ini sedang diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan bayar,” ujar Budi Arie, Senin, 24/6/2024.
Ia menjelaskan, insiden serangan siber di PDN sedang diselidiki. Menurutnya, pada saat ini tim dari pemerintah sedang membereskan peristiwa peretasan tersebut.
Lalu, pemerintah sedang melakukan pemulihan sistem PDN sehingga pelayanan publik tak terganggu.
“Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik,” terangnya.
“(Pemulihannya) tunggu saja, lagi di ini (dilakukan). Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi,” tegasnya.
Ia memastikan, data masyarakat tetap aman walaupun PDN mengalami gangguan.
Diketahui, Kemenkominfo mengatakan bahwa akibat dari serangan siber ini beberapa layanan publik menjadi terganggu. Setidaknya, terdapat 210 instansi pemerintah terdampak akibat serangan ini.
Di antaranya ada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga kepada Pemerintah Daerah Kediri.
“Dari data yang terdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah,” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Senin, 24/6/2024.
Gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham, karena layanan publik ini menjadi salah satu yang paling intens diakses masyarakat.
“Kerugian yang masih bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu, ada 210 tadi rinciannya, banyak sekali,” sambungnya.
“Tapi yang paling berdampak adalah layanan imigrasi, karena itu langsung pada masyarakat,” kata Semuel,” katanya.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.*
