Pengamat Duga Kelangkaan BBM di Sumatra Sengaja Diciptakan, Masyarakat Didorong Beralih ke Non-Subsidi

FORUM KEADILAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Sumatra, bahkan dilaporkan hingga menelan korban jiwa, dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh terbatasnya kuota atau stok nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, akar persoalan justru terletak pada penyalahgunaan subsidi serta lemahnya tata kelola distribusi. Trubus mengatakan, secara administratif, kuota BBM bersubsidi sebenarnya telah tersedia. Namun, penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran, sehingga memicu tingginya permintaan dan kelangkaan di lapangan.

“Kalau saya lihat, penyebab utamanya lebih kepada penyalahgunaan subsidi itu sendiri. Kalau bicara kuota, di atas kertas sebenarnya kuota terpenuhi. Masalahnya, subsidi tidak tepat sasaran karena permintaan terhadap BBM bersubsidi sangat tinggi,” ujar Trubus kepada Forum Keadilan, Senin, 27/7/2026.

Menurutnya, pemerintah maupun Pertamina kurang mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Akibatnya, distribusi menjadi tersendat dan antrean panjang di SPBU tidak terhindarkan. Bahkan, ia menduga terdapat faktor kesengajaan yang menyebabkan pasokan BBM bersubsidi dibuat langka melalui perlambatan distribusi.

“Saya melihat ada faktor kesengajaan, sehingga pasokan dibuat langka secara sistematis. Motifnya untuk mendorong masyarakat beralih dari BBM bersubsidi ke BBM non-subsidi melalui perlambatan distribusi,” katanya.

Selain itu, Trubus menilai, lemahnya pengawasan, termasuk oleh pemerintah daerah, turut memperparah kondisi tersebut. Kondisi tersebut menurutnya, membuka ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan.

“Pengawasan pemerintah daerah juga lemah. Akibatnya tata kelolanya menjadi tidak baik karena masing-masing pihak berusaha mencari keuntungan. Ada permainan antara oknum di Pertamina maupun di pemerintahan,” ucapnya.

Trubus menegaskan, pemerintah perlu segera memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya, tanpa pembenahan sistem pengawasan, persoalan kelangkaan berpotensi terus berulang dan semakin merugikan masyarakat.

Sebagai informasi, kelangkaan BBM bersubsidi dalam beberapa pekan terakhir terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, terutama di Sumatra Utara. Kondisi tersebut memicu antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun distribusi logistik.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Utara bahkan telah meminta penjelasan dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk mendalami penyebab terganggunya distribusi BBM di wilayah tersebut.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan, persoalan tersebut lebih disebabkan oleh gangguan distribusi, bukan karena kekurangan stok nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah memanggil Pertamina untuk memastikan langkah percepatan distribusi. Sementara Pertamina Patra Niaga menyatakan terus mengoptimalkan penyaluran BBM agar pasokan di berbagai daerah kembali normal.*