Eselon I Kementan Patungan Rp5-10 Juta per Orang Biayai Umrah SYL dan Keluarga

Lima pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 15/5/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Lima pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 15/5/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Dirjen Horti Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengungkapkan bahwa eselon I secara bersama-sama patungan untuk membiayai ibadah umrah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan keluarga.

Uang sharing tersebut dikumpulkan mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta per orang. Uang patungan dengan nominal kecil akan dikumpulkan ke Panji Hartanto.

Bacaan Lainnya

Kemudian, uang patungan dengan nominal yang besar akan dikumpulkan kepada mantan Sekjen Kasdi Subagyono dan ke mantan staf khusus Mentan Prof Imam Mujahidin Fahmid.

“Yang kami tahu, (umrah) untuk pak menteri bersama keluarga dan beberapa eselon I,” kata Prihasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 15/5/2024.

Di hadapan majelis, Prihasto menyebut dirinya tidak ikut dalam pertemuan yang membahas mengenai perjalanan umrah tersebut. Pada saat itu, ia beralasan sudah naik gaji dan enggan ikut dalam pertemuan tersebut.

Prihasto juga menerangkan, semua kebutuhan SYL tersebut tidak ada dalam anggaran kementerian. Katanya, semua pegawai dimintai patungan untuk memenuhi kebutuhan SYL pada saat itu.

“Kami geleng-geleng kepala, bagaimana ini. Ditanya terus, kapan ini akan diselesaikan oleh Pak Hatta atau enggak Pak Kasdi,” ungkapnya.

Pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Prihasto menjelaskan, terdapat konsekuensi jika kebutuhan SYL tidak dipenuhi. Seperti beberapa eselon II yang dievaluasi, mulai dari Direktorat Perkebunan, Direktur Hortikultura, hingga bagian umum.

“Secara langsung konsekuensinya kami belum melihat, tapi kami terus ditanya,” jelasnya.*

Laporan Merinda Faradianti