FORUM KEADILAN – Menantu bungsu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Erina Gudono digadang-gadang bakal maju sebagai calon bupati (cabup) Sleman, Jawa Tengah di Pilkada Serentak 2024. Namun isu pencalonannya sendiri menjadi polemik lantaran dinilai mencederai demokrasi.
Erina diisukan bakal diusung oleh partai Gerindra, yang juga sukses mengantarkan kakak iparnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Tetapi, banyaknya keluarga Jokowi yang maju ke politik sendiri sudah menuai kotroversi.
Pengamat Politik Univeritas Al-Azhar Ujang Komarudin mengungkapkan, langkah majunya Erina dipusaran Pilkada 2024 bisa dipastikan sebagai usaha dinasti politik Jokowi. Sebab menurutnya, Jokowi menggunakan skema demokrasi di mana ada ruang bagi keluarga-keluarga yang kuat, seperti keluarga presiden, pejabat untuk mendorong anaknya hingga menantunya agar bisa menjadi pejabat.
“Di Indonesia, dinasti politik itu ada, banyak keluarga yang membangun dinasti, termasuk Jokowi,” katanya kepada Forum Keadilan, Minggu 17/3/2024.
Meski dinasti politik tidak diatur dalam dalam undang-undang, tetapi Ujang memandang hal tersebut sangat mencederai moral demokrasi dalam bernegara.
“Memang tidak ada aturan yang melarang soal dinasti politik. Tetapi dalam konteks moral, membangun demokrasi yang sehat, kuat, dan bermartabat, sejatinya dinasti politik itu harus dikurangi, agar jabatan itu tidak dipegang atau dikendalikan oleh keluarga tertentu,” ujarnya.
Soal pantas atau tidak dinasti politik dilakukan, kata Ujang, politik Indonesia tidak melihat hal itu, yang dilihat saat ini ialah ikatan keluarga.
“Jadi sekarang dilihat saja, apakah Erina punya itu (idealitas sebagai pemimpin) atau tidak. Tapi kalau soal Pilkada itu tidak ada ideal, buktinya Gibran dulu bisa jadi, Bobby Nasution juga jadi karena terikat kekeluargaan dengan Jokowi,” paparnya.
Wakil Sekjen DPP PKB Luluk Hamidah juga menyinggung isu pencalonan Istri Kaesang Pangarep tersebut. Kata Luluk, PKB tidak akan pernah mencalonkan sosok pemimpin tanpa pengalaman berpolitik dalam pemerintahan.
“Kita mempunyai semangat untuk mengutamakan kader partai yang memenuhi kualifikasi yang cukup. Jadi, tidak semata-mata anak siapa,” katanya kepada Forum Keadilan, Minggu 17/3.
Jika memang benar Erina mencalonkan diri pada Pilkada 2024 nanti, ia yakin masyarakat akan semakin sudah semakin sadar akan kondisi demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Baru saja saudara iparnya diusung sebagai cawapres dan sekarang akan mencalonkan keluarga lain. Itu kan menyangkut kepedulian kita terhadap arah demokrasi, yang semata-mata akan ditentukan oleh satu keluarga,” jelasnya.
Luluk khawatir, jika tidak ada kepedulian akan hal tersebut, maka penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia akan semakin merajalela.
“Apalagi akan ada keluarga dari Istana lagi yang akan maju. Jadi saya kira, ini akan menjadi preseden sepanjang sistem politik,” katanya.
Oleh karena itu, Luluh berharap aturan demokrasi Indonesia terus bisa dibenahi dan diawasi secara bersama.*
Laporan Novia Suhari
