FORUM KEADILAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak masalah dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden, Wakil Presiden hingga Menteri boleh berpihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
“UU pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wapres, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye,” kata Idham, Rabu, 24/1/2024.
Tetapi, Idham mengatakan norma tersebut yang mengatur dengan persyaratan kondisional dan pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya untuk berkampanye.
“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” ujar Idham.
Idham pun tak ingin berkomentar lebih lanjut soal ada potensi konflik kepentingan jika Presiden ikut berkampanye dan berpihak. Ia mengatakan, hal itu bukan yang harus dikomentari oleh KPU.
“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” lanjut Idham.
Dikabarkan, Presiden Jokowi menyebut bahwa Presiden boleh melakukan kampanye dalam Pemilu.
Menurutnya, seorang Presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat dirinya ditanya soal menteri-menteri yang mempunyai latar belakang nonpolitik yang terlihat aktif berkampanye saat ini.
Ia mengatakan, aktivitas yang dilakukan oleh para menteri dari bidang nonpolitik tersebut adalah hak demokrasi.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ucap Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24/1/2024.*
