Anwar Usman Sayangkan Sidang Etik Hakim MK Digelar Terbuka: Pelanggaran Norma

Anwar Usman memeberikan keterangan kepada wartawan usai putusan MKMK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 8/11/2023 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan
Anwar Usman memeberikan keterangan kepada wartawan usai putusan MKMK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 8/11/2023 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyayangkan peradilan sidang etik yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) digelar secara terbuka.

Menurut Anwar, berdasarkan peraturan MK, peradilan etik seharusnya digelar secara tertutup karena ditujukan untuk menjaga martabat Hakim Konstitusi.

Bacaan Lainnya

“Hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi, baik secara individual, maupun secara institusional,” ucap Anwar Usman kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 8/11/2023.

Anwar menyatakan, meskipun bertujuan untuk memperbaiki citra MK di mata publik, tindakan tersebut merupakan pelanggaran norma.

“Begitu pula halnya, tentang putusan Majelis Kehormatan MK, meski dengan dalih melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra MK di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma, terhadap ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Namun, Anwar menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mencampuri proses dan persidangan MKMK.

“Namun, sebagai Ketua MK saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses, atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan MK yang tengah berlangsung,” tuturnya.

Sebelumnya, MKMK membacakan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat atas pelanggaran kode etik dalam memutus perkara putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dapat ikut serta dalam kompetisi Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun.

“MKMK memutuskan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik,” ucap Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Selasa, 7/11.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada hakim terlapor,” lanjutnya.*

Laporan Syahrul Baihaqi