FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan komplek perkantoran Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 2/11/2023 siang.
Jokowi mengatakan, keberadaan kantor BI di IKN diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia usaha dan investor.
“Keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia ini di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia usaha dan investor, karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya, dikutip dari laman Sekretariat Preside, Kamis, 2/11.
Jokowi menekankan bahwa langkah ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah dalam upaya membangun IKN menjadi ibu kota yang berkualitas dunia.
“Dan groundbreaking ini membuktikan kesungguhan komitmen kita kesiapan kita untuk membangun IKN menjadi ibu kota yang berkelas dunia,” ujarnya.
Sebelumnya, di IKN juga telah dilakukan groundbreaking dan dimulai pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya, termasuk istana presiden, kantor-kantor kementerian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, sarana olahraga, hunian, hingga perhotelan.
Jokowi menegaskan bahwa langkah groundbreaking ini merupakan bukti nyata komitmen dan kesiapan Indonesia dalam menjadikan IKN sebagai ibu kota yang memiliki standar internasional.
“Sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat bintang lima, satu bintang empat. Ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dan juga sekolah,” ujar Jokowi.
Jokowi menyatakan bahwa pembangunan gedung pemerintah dan sejumlah infrastruktur dasar didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sementara infrastruktur lainnya dapat dilakukan oleh sektor swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).
“Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai, 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, kepada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP,” kata Jokowi.*
