Laporan Relawan Jokowi Diyakini Berujung Zonk

Rocky Gerung
Rocky Gerung | ist

FORUM KEADILAN – Ucapan “bajingan tolol” yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Rocky Gerung dibanjiri laporan polisi. Namun, laporan itu justru memperlihatkan sikap berlebihan dari para pendukung Jokowi.

Awalnya sejumlah relawan melaporkan Rocky ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Dalam Laporan yang dibuat, Senin, 31/7/2023 itu, Rocky dituding melanggar Pasal 218 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah.

Bacaan Lainnya

Tetapi, laporan itu ditolak polisi. Alasannya, pasal yang dimaksud adalah delik aduan. Artinya, Presiden sendiri harusnya yang melapor.

Pada hari yang sama, Rocky Gerung juga dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB). Namun di laporan mereka tak menggunakan Pasal 218 KUHP, melainkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal yang diajukan yaitu, Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  Karena pasal-pasalnya merupakan delik biasa, Polda Metro Jaya pun menerimanya.

Esok harinya, giliran politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean yang melaporkan Rocky di Polda Metro. Berselang lagi sehari, Rocky dilaporkan oleh organisasi sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).

Jadi, ada tiga laporan di Polda Metro terhadap Rocky. Ketiganya dilaporkan dengan pasal yang sama. Bahkan bukan cuma di Jakarta, para pendukung Jokowi juga membuat laporan UU ITE di sejumlah daerah, dan di Mabes Polri.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, banyaknya laporan terhadap Rocky merupakan sikap yang berlebihan dan sia-sia.

Ia menjelaskan, Pasal 28 Ayat 2 sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak berlaku lagi. Kalaupun masih berlaku, pada pasal tersebut ada unsur suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). Sementara, kata Feri, Rocky tidak menyinggung soal suku Jokowi atau agama dan golongannya.

“Yang disampaikan Rocky itu kan tidak berkaitan dengan SARA. Jadi, tidak akan memenuhi unsurnya. Nah, kalau sebuah ketentuan itu tidak terpenuhi unsurnya tentu tidak bisa digunakan atau didakwa dengan pasal tersebut,” ujar Feri saat dihubungi Forum Keadilan, Jumat, 4/8/2023.

Ia menjabarkan, untuk melaporkan Rocky, laporan memang harus dibuat oleh Jokowi seorang. Tetapi di sisi lain, terlihat janggal kalau Presiden melaporkan warganya sendiri. “Masa ada kepala negara melaporkan warga negaranya sendiri? Kan jadi janggal,” ungkapnya.

Lagi pula, Feri melihat kritik dan umpatan terhadap Presiden sebagai hal yang biasa. Presiden Amerika Donald Trump pun pernah mengalaminya, dan tidak ada persoalan saat itu.

“Mau di mana pun, sistem presidensial itu ya presiden yang jadi lahan kritik. Orang memegang tampuk kekuasaan penuh kok. Yang boleh sensitif itu kan masyarakat. Masa pejabat sensitive,” imbuhnya.

Oleh karena itu Feri berpikir, melaporkan Rocky adalah respons yang berlebihan. Seperti diketahui, Jokowi sendiri menanggapi ucapan Rocky dengan santainya. Kata Jokowi “Itu hal-hal kecil lah. Saya kerja saja.”* (Tim FORUM KEADILAN)