Wacana Transportasi Air di Jakarta, Pihak DPRD Ungkap Kendalanya

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono | Merinda Faradianti/forumkeadilan.com

FORUM KEADILAN – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan wacana transportasi air. Katanya, transportasi tersebut diwacanakan akan direalisasikan untuk bisa mengurai kemacetan di Jakarta.

“Transportasi air untuk mengurai kemacetan Jakarta, tapi saat itu salah konsep saya pernah dengar, hanya dengar. Konsepnya itu perahu terlalu besar sehingga kedalaman sungai BKT (Banjir Kanal Timur) mentok dan kandas dan mesinnya itu banyak sampah yang tergiling,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa 11/7/2023.

Bacaan Lainnya

Gembong juga menyebut, beberapa waktu lalu terdapat komunitas anak muda dari pecinta lingkungan yang melakukan edukasi terhadap transportasi air tersebut.

“Sebab kalau sungai bersih perahu tidak terkendala oleh sampah. Mungkin sentral ya di Dukuh Atas, Banjir Kanal Barat debit airnya cukup. Di Dukuh Atas itu pengelolaannya ada di Jakarta Tourisindo, sehingga ketika itu connect saya yakin akan maksimal. Minimal bagaimana transportasi air ini bisa dimaksimalkan dari Manggarai ke Dukuh Atas, itu sudah bisa mengurai kemacetan,” sambungnya.

Sungai yang memiliki potensi besar untuk menjadi titik utama transportasi air kata Gembong terdapat di Sungai Ciliwung. Untuk Banjir Kanal Timur (BKT) luasnya sudah mencukupi namun debit air masih belum mencukupi.

“Wisata yang memungkinkan itu Ciliwung, BKT dan Barat. Kalau BKT luasnya luar biasa tapi BKT masih kosong belum ada airnya tapi nanti jika sudah di-connect baru terisi. Kalau sudah terisi mungkin oke,” jelasnya.

Kata dia, nantinya untuk transportasi air tersebut bisa menggunakan perahu yang didesain ulang. Selain itu, kendala lainnya untuk realisasi transportasi air terdapat pada dermaga nya.

“Kita tidak bisa menggunakan perahu yang didesain oleh pendahulu karena terlalu besar. Ketika besar ujungnya adalah kedalaman, sehingga harus menggunakan perahu yang lebih kecil dan dia tidak membutuhkan kedalaman lebih dari 3 meter. Kali BKT sudah relatif bagus artinya soal sampah memang masih menjadi masalah tapi relatif bersih. Kalau dari sisi kedalaman sudah oke tinggal kalau mau digerakkan itu soal dermaganya. Karena dermaga pernah ada tapi sekarang gak tahu di mana,” imbuhnya.

Gembong menegaskan, untuk realisasi wacana tersebut bisa melibatkan pihak swasta. Pasalnya, jika mengambil dana dari APBD DKI Jakarta hal tersebut akan sulit.

“Kalau dari APBD dengan kondisi saat ini untuk operasional berat, kalau dikelola oleh ASN kita gak akan maksimal. Jauh lebih baik jika dilakukan pihak swasta, swasta mana swasta miliknya Pemrov¬† DKI Jakarta. Yang paling mendekati Jakarta Tourisindo, tapi pertanyaannya apakah mereka mampu itu yang perlu kita dalami. Artinya tupoksinya nyambung tinggal mampu apa enggak, jangan kita punya kemauan tapi setengah- setengah nanti ketika di lapangan ada kendala maka berakhir begitu saja,” paparnya.*

 

Laporan Merinda Faradianti