FORUM KEADILAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menampik mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe berdampak terhadap proses pembangunan IKN.
Tito menegaskan bahwa pihaknya akan membantu Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam melakukan percepatan pembangunan dan semua permasalahan yang ada di IKN.
“Justru bagaimana saya mau bantu. Saya ingin membantu Pak Basuki, itu apa yang saya kerjakan, masalah lahan kek, apa ya, problem–problem,” kata Tito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10/6/2024.
Oleh sebab itu, Tito mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan semua Kepala Daerah untuk dapat mendukung percepatan pembangunan IKN.
Mantan Kapolri itu juga menyebut bahwa terdapat kendala dalam proses pembangunan, terlebih soal pengadaan lahan. Meski begitu, dia mengaku akan terus berkoordinasi dengan Basuki sebagai Plt Otorita IKN.
“Itu melibatkan pemerintah daerah, Pemda Penajam Paser Utara yang kebetulan Pj bupatinya Pak Marbun, staf saya. Kemudian gubernur Kalimantan Timur, Pj-nya dirjen saya. Jadi saya memiliki hubungan profesional. Jadi saya bisa menghubungkan dengan cepat kepada Pak Bas,” ujarnya.
Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa mundurnya Bambang dan Dhony tidak menjadi hambatan serta menurunkan target pembangunan IKN. Sebab, kata dia, IKN tidak ada masalah yang serius usai ditinggalkan pimpinannya.
“Enggak ada (masalah), sudah kita mampu identifikasi semua kok. enggak ada masalah yang terlalu serius,” kata Luhut beberapa waktu lalu.
Luhut juga menyampaikan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN mampu menangani proses pembangunan IKN.
“Sekarang yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki menjadi plt kan sudah bagus,” ucapnya.
Menurut Luhut, Basuki hanya ditugaskan sebagai Plt untuk sementara waktu dan akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN definitif. Sementara soal penunjukan Kepala Otorita IKN yang baru, Luhut meminta untuk ditanyakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ya enggak tahu itu tanya dua presiden itu saja,” tandasnya.*
Laporan M. Hafid
