FORUM KEADILAN – Ibu Kota Nusantara (IKN) rencananya akan memiliki tol bawah laut (immersed tunnel) pertama di Indonesia. Rencana itu disebut akan menelan biaya pembangunan mencapai Rp11,04 triliun.
Tak tanggung-tanggung, Indonesia akan mewujudkan tol itu dengan bekerja sama dengan pemerintahan Korea Selatan. Di mana, asumsi rata-rata biaya untuk pembangunan jalan di IKN mencapai Rp158,25 miliar per KM.
Pembangunan jalan tersebut juga akan beriringan dengan proyek pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di IKN. Angan-angan pembangunan tol dan fasilitas hunian di IKN digaungkan saat lahan 2.086 Ha yang masih bermasalah.
Lahan tersebut masih dihuni oleh masyarakat setempat, sehingga pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan lewat beberapa mekanisme, termasuk ganti rugi.
Peneliti Kebijakan Publik Institute of Development of Policy and Local Partnership Riko Noviantoro mengatakan, IKN merupakan produk politik pemerintah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU). Oleh karena itu, pemerintah akan bergegas mewujudkan wajah ibu kota baru tersebut.
“Atas dasar itu lah konsekuensi untuk merampungkan IKN menjadi bagian dari implementasi UU,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 10/8/2024.
Meski belum darurat diwujudkan, pembangunan tol bawah laut akan menjadi alternatif menarik di IKN. Walaupun menurut Riko, tol bawah laut belum menjadi pilihan utama untuk dirampungkan.
Kata Riko, sebaiknya pemerintah saat ini lebih fokus terhadap percepatan pembangunan hunian serta fasilitas sosial lainnya. Apalagi, lanjutnya, banyak lahan yang masih bermasalah dengan masyarakat adat di sana.
“Tol bawah laut di IKN menurut saya belum menjadi bagian yang urgent dalam pembangunan IKN. Dengan kata lain gagasan tol bawah laut belum menjadi pilihan utama. Lebih tepat, pemerintah fokus pada hunian, kesediaan fasilitas sosial dan pendidikan. Tak lupa, mencari investor juga penting,” lanjutnya.
Diketahui, Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap, saat ini sudah ada sekitar 220 investor yang masuk ke IKN. Dua di antaranya investor dari Jepang dan Cina, yang siap lakukan groundbreaking (peletakan batu pertama).
Riko menuturkan, meski sudah ada list investor yang akan berinvestasi di IKN, pembangunan tol bawah laut belum realistis diwujudkan. Katanya, ide tersebut sebaiknya ditunda hingga kelengkapan pembangunan IKN terpenuhi.
“Pemerintah perlu menyampaikan gagasan atau program kepada publik. Gagasan itu tentu yang rasional sekaligus gagasan itu pun tidak gimmick semata. Dengan demikian sebaiknya pemerintah terbuka dan jujur terhadap progres gagasan,” tegasnya.
Riko khawatir, jika pemerintah tidak terbuka terhadap progres IKN, akan menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
“Jangan nanti jadi bola liar di masyarakat, karena sumber utama dana pembangunan IKN masih APBN,” jelasnya.
Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melaksanakan Upacara 17 Agustus di IKN, progres pembangunan ibu kota itu baru sekitar 15 persen.*
Laporan Merinda Faradianti
