Hasan Nasbi Respons Kritik Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

FORUM KEADILAN – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi merespons kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai, kebijakan pemerintah perlu dilihat dengan mempertimbangkan mandat politik dari masyarakat serta tantangan global yang memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasan dalam Diskusi Publik Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi di Sadjoe Café & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 19/10/2026.

Hasan menyinggung sejumlah program prioritas Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurut dia, program-program tersebut telah disampaikan sejak masa kampanye, bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul setelah Prabowo menjadi presiden.

“Jadi, ketika beliau mau menjalankan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lain-lain, bukan sesuatu yang dikeluarkan tiba-tiba setelah jadi presiden. Tapi itu proposal yang sudah dipampang terang-terangan ketika beliau maju presiden,” ujar Hasan.

Ia menilai, program tersebut merupakan bagian dari tawaran politik yang telah diketahui masyarakat sebelum pemilihan presiden. Karena itu, Hasan meminta kritik terhadap pemerintah juga mempertimbangkan konteks kebijakan yang telah dijanjikan kepada pemilih.

Hasan mengatakan, pemerintahan Prabowo bekerja di tengah situasi global yang tidak mudah, terutama akibat konflik internasional dan gangguan pasokan energi. Kondisi tersebut, menurut dia, ikut memengaruhi kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.

“Jadi, bukan menakhodai Indonesia dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi laut tanpa gelombang, ini gelombangnya tinggi,” kata Hasan.

Ia mencontohkan dampak situasi di Selat Hormuz terhadap pasokan minyak dunia. Hasan menyebut harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dapat mencapai 110 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, sedangkan asumsi dalam anggaran berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

Menurut Hasan, kenaikan harga energi membuat pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Ia menyebut subsidi energi berpotensi mencapai sekitar Rp400 triliun. Meski menghadapi tekanan tersebut, Hasan mengatakan pemerintah berupaya menjaga anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.

Hasan juga membela program MBG yang membutuhkan anggaran besar. Ia menyebut, program tersebut diperkirakan menyerap anggaran Rp240 triliun hingga Rp260 triliun untuk menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat.

“Hari ini menjadi pemenuhan gizi untuk 62 juta orang,” ujarnya.

Menurut Hasan, manfaat MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga perputaran ekonomi melalui rantai pasok pangan. Program itu dinilai dapat menciptakan permintaan bagi petani dan pemasok bahan pangan.

Ia membandingkan pola belanja tersebut dengan anggaran yang hanya terkonsentrasi pada proyek-proyek yang dikerjakan segelintir perusahaan.

“Daripada anggarannya hanya menjadi proyek untuk 10 sampai 30 perusahaan, program ini bisa menggerakkan rantai pasok dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Hasan.

Selain MBG, Hasan menyinggung penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kebijakan harga pembelian gabah minimal Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk dukungan kepada petani.

Ia berharap kritik terhadap Prabowo-Gibran juga disertai masukan mendasar untuk memperbaiki kebijakan pemerintah.*