Diplomasi Fiskal di Tengah Tantangan Ekonomi Global
Dr Eko Setiobudi, SE, ME
Dosen STIES Mitra Karya Bekasi
FORUM KEADILAN – Pada Selasa, 13 Oktober 2026, Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Grup Bank Dunia, Ajay Banga, di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah rangkaian pertemuan para menteri keuangan ASEAN dengan pimpinan Bank Dunia, ketika perekonomian global menghadapi ketidakpastian, tekanan biaya energi, dan tantangan pembiayaan pembangunan.
Dalam pertemuan itu, Menkeu Suahasil menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta mempertahankan rasio utang pemerintah di bawah batas 60 persen PDB. Ia menekankan bahwa kredibilitas yang kuat adalah modal penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.
Dilansir dari sejumlah media, ada beberapa agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut, meliputi kredibilitas fiskal dan stabilitas makroekonomi, ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM serta pendalaman pasar keuangan, dan hilirisasi sumber daya alam.
Melihat agenda pembahasan tersebut, arah pembicaraan keduanya mempertemukan dua kepentingan bersama, yakni kebutuhan Indonesia mempercepat transformasi ekonomi dan kepentingan Bank Dunia mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, serta mampu menciptakan pekerjaan berkualitas.
Sebagaimana diketahui, keberadaan Bank Dunia di Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade. Dukungan lembaga ini mencakup pembiayaan pembangunan, reformasi kebijakan, bantuan teknis, kajian ekonomi, dan mobilisasi investasi swasta melalui berbagai institusi dalam Grup Bank Dunia.
Data resmi WBG Finances One untuk Indonesia menunjukkan bahwa, per 30 September 2026, total komitmen proyek yang tercatat dalam kategori proyek Bank Dunia mencapai sekitar US$75,33 miliar untuk 419 proyek. Angka ini merupakan total komitmen proyek yang terakumulasi, bukan nilai bantuan hibah, bukan pula jumlah dana yang seluruhnya telah dicairkan. Angka tersebut juga tidak boleh disamakan dengan pinjaman baru yang disepakati dalam pertemuan Suahasil Nazar dan Ajay Banga.
Selain itu, pada Juni 2025, Bank Dunia mengumumkan paket pembiayaan gabungan sebesar US$2,128 miliar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, reformasi sektor keuangan, dan akses energi bersih. Rincian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Bank Dunia tidak terbatas pada pembangunan fisik. Lembaga ini juga mendukung reformasi kebijakan, layanan kesehatan, sistem energi, dan penguatan fondasi investasi.
Dengan demikian, hal penting yang bisa kita simak dari pertemuan tersebut adalah sebuah agenda pertemuan yang dapat dipandang sebagai bagian dari diplomasi fiskal Indonesia di tengah fragmentasi ekonomi dunia. Hal ini perlu ditegaskan karena pertemuan tersebut terjadi ketika persaingan geopolitik, ketidakpastian perdagangan, tekanan utang, dan perubahan arus investasi semakin memengaruhi perekonomian global, hubungan dengan lembaga keuangan multilateral menjadi semakin strategis.
Bagi Indonesia, diplomasi dengan Bank Dunia seharusnya tidak berhenti pada upaya memperoleh pembiayaan, tetapi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, memperkuat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memperluas pemerataan kesejahteraan. Pada saat yang sama, kemitraan ini dapat menjadi pintu bagi Indonesia untuk meningkatkan peran strategisnya di ASEAN dan Asia, terutama melalui penguatan perdagangan, investasi, konektivitas, dan integrasi rantai pasok regional.
Bentuk nyata diplomasi fiskal melalui Bank Dunia dapat diwujudkan melalui negosiasi pembiayaan yang berorientasi pada prioritas pembangunan nasional, mobilisasi investasi swasta, dukungan reformasi kebijakan, serta pengembangan proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pembiayaan dan dukungan teknis Bank Dunia untuk memperkuat infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, transisi energi, dan transformasi digital. Melalui International Finance Corporation (IFC), yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia, Indonesia juga dapat memperluas peluang investasi swasta, sedangkan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dapat membantu mengurangi risiko politik tertentu yang dihadapi investor.
Instrumen tersebut memungkinkan Indonesia mengembangkan sumber pembiayaan yang lebih beragam tanpa menjadikan APBN sebagai satu-satunya penopang pembangunan. Namun, setiap kerja sama harus disertai perhitungan manfaat ekonomi, biaya pembiayaan, risiko utang, dan dampaknya terhadap kapasitas fiskal negara.
Sementara dalam konteks integrasi ekonomi kawasan, diplomasi fiskal Indonesia perlu diarahkan untuk menjadikan pembiayaan internasional sebagai penggerak kerja sama industri dan perdagangan ASEAN. Indonesia dapat mendorong pengembangan rantai pasok regional di sektor baterai kendaraan listrik, pengolahan mineral, energi bersih, ketahanan pangan, dan infrastruktur digital. Hilirisasi sumber daya alam, misalnya, tidak seharusnya hanya meningkatkan ekspor produk olahan, tetapi juga memperkuat keterkaitan industri nasional dengan pasar dan jaringan produksi negara-negara Asia. Bank Dunia dapat dilibatkan untuk mendukung kajian kelayakan, memperbaiki iklim investasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan membantu memobilisasi pembiayaan bagi proyek yang memiliki manfaat lintas negara.
Dengan pendekatan ini, Indonesia berpeluang berkembang dari sekadar tujuan investasi menjadi salah satu pusat produksi, perdagangan, dan penghubung ekonomi regional. Meski demikian, proyek lintas negara membutuhkan kesepakatan politik, keselarasan regulasi, serta koordinasi yang konsisten dengan negara-negara mitra.
Peluang keberhasilan Indonesia dalam menjalankan diplomasi fiskal tersebut cukup terbuka, mengingat besarnya pasar domestik, posisi strategis di ASEAN, kekayaan sumber daya alam, dan potensi pengembangan industri bernilai tambah. Kerangka kemitraan Grup Bank Dunia dengan Indonesia periode 2026–2030, yang menargetkan katalisasi US$13 miliar selama tiga tahun pertama, juga menyediakan landasan untuk memperluas investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, target tersebut merupakan sasaran mobilisasi pembiayaan, bukan dana yang otomatis diterima atau telah dicairkan seluruhnya.
Sehingga keberhasilan implementasinya akan bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal, kepastian regulasi, kualitas proyek, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menerjemahkan komitmen menjadi kegiatan ekonomi yang produktif. Indonesia juga perlu membangun koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian teknis, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra ASEAN agar pembiayaan internasional benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan nasional dan kawasan.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu menyusun agenda diplomasi fiskal Indonesia-Bank Dunia yang memiliki sasaran terukur, mulai dari peningkatan investasi yang benar-benar terealisasi, penciptaan pekerjaan berkualitas, pertumbuhan nilai tambah domestik, peningkatan ekspor produk bernilai tambah, hingga penguatan konektivitas ekonomi regional. Setiap proyek perlu dievaluasi berdasarkan manfaat ekonomi dan sosialnya, bukan semata-mata berdasarkan besarnya pembiayaan.
Pemerintah juga harus menjaga disiplin fiskal, mengelola risiko utang secara hati-hati, dan memastikan bahwa keterlibatan investor asing memperkuat kemampuan industri nasional. Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi fiskal tidak cukup diukur dari besarnya komitmen pembiayaan yang diperoleh dari Bank Dunia, tetapi dari sejauh mana kerja sama tersebut meningkatkan produktivitas, memperluas kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi Asia.
Terakhir, diplomasi fiskal yang efektif adalah diplomasi yang mengubah akses terhadap modal dan pengetahuan global menjadi kekuatan produksi nasional serta instrumen untuk membangun integrasi ekonomi kawasan yang lebih kuat. *
