DPR Prihatin dan Kaget Soal OTT BNPB Ditengah Banyak Bencana

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan keprihatinannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB.

Menurutnya, saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan akibat bencana, penanganan bencana seharusnya menjadi prioritas, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Sangat memprihatinkan. Dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah, kok ada yang memanfaatkan untuk korupsi!,” tegasnya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14/10/2026.

Ia pun meminta aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas kasus tersebut agar persoalan yang terjadi dapat terungkap secara jelas.

“Saya minta APH segera usut tuntas kasus korupsinya,” tegasnya

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengaku terkejut sekaligus prihatin atas OTT terhadap pejabat BNPB tersebut. Ia mengatakan, dirinya belum mengetahui secara terperinci perkembangan kasus karena sedang menjalankan kegiatan di daerah pemilihan (dapil).

“Saya juga kaget, masih kaget, jadi belum mengecek situasi. Soalnya ini lagi di dapil. Ya, pastinya kita tentu terkejut dan prihatin,” ujarnya.

Menurut Hetifah, peristiwa tersebut terjadi ketika Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan kebencanaan yang membutuhkan perhatian serius. Ia menyoroti kebakaran hutan di Kalimantan yang belum sepenuhnya tertangani, serta kondisi bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih membutuhkan penanganan.

Padahal, kata Hetifah, BNPB memiliki peran penting dalam mendukung penanggulangan bencana, termasuk memastikan upaya penanganan berjalan optimal di tengah berbagai situasi darurat yang dihadapi masyarakat.

“Kondisi kebakaran hutan masih belum beres. Kita membutuhkan konsentrasi dan dukungan dari BNPB yang lebih serius. Di tengah-tengah masalah bencana di NTT yang belum beres, tiba-tiba ini (OTT) terjadi,” tuturnya.

Hetifah menambahkan, kasus tersebut menjadi bahan refleksi bagi DPR RI, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII. Politisi Golkar itu menilai, pengawasan perlu dievaluasi agar potensi penyimpangan dapat dicegah dan tidak kembali terjadi.

“Tentunya itu kita serahkan kepada penegak hukum untuk menggali, apakah hanya itu atau mungkin ada unsur-unsur lain yang harus diperbaiki. Kita akan sangat kolaboratif dan menyerahkan kepada aparat untuk menelusuri,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu dampak yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Padahal, dukungan dan kinerja BNPB sangat dibutuhkan masyarakat di tengah situasi kebencanaan.

“Nanti mungkin kita bisa rapat, karena kebetulan sekarang sedang reses. Mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa membahas dampaknya, terutama terhadap kepercayaan publik,” pungkasnya.*