Mendagri Minta Konflik Politik Makzulkan Bupati Tak Ganggu Penanganan Bencana di Tapteng

FORUM KEADILAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi perkembangan rencana DPRD memakzulkan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu. Tito meminta agar persoalan politik antara eksekutif dan legislatif tidak mengganggu penanganan bencana yang tengah dihadapi masyarakat.

Tito mengatakan, dirinya telah melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan penanganan bencana di wilayah tersebut. Menurutnya, perbedaan politik tidak seharusnya mempengaruhi upaya penanganan bencana.

“Prinsip dasar saya sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik mempengaruhi penanganan masalah bencana,” katanya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14/9/2026.

Ia mengingatkan, apabila persoalan politik antara pemerintah daerah dan DPRD berimbas terhadap perubahan maupun realisasi APBD, masyarakat yang akan menjadi pihak paling dirugikan. Terlebih, kata Tito, Tapanuli Tengah masih menghadapi dampak bencana banjir.

“Nah sekarang kalau seandainya ada masalah politik antara eksekutif dan legislatif berakibat kepada perubahan APBD, yang kasihan rakyat. Di sana kan lagi bencana. Belum selesai, banjir lagi,” ujarnya.

Tito mencontohkan, salah satu upaya penanganan bencana yang tengah dilakukan adalah pembangunan Sabo Dam untuk mengantisipasi dampak banjir dan material lumpur. Pembangunan tersebut, menurutnya, perlu dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Ia menyebut, Kecamatan Tukka menjadi salah satu wilayah yang kembali terdampak banjir. Wilayah tersebut sebelumnya telah dibersihkan, namun kembali tertutup lumpur akibat bencana susulan sehingga masyarakat harus kembali mengungsi.

“Kemarin saya melihat Dam. Ada Sabo Dam (bendungan kecil) dibangun. Memang cara satu-satunya Sabo Dam itu. Untuk makanya dipercepat oleh Menteri PU,” jelasnya.

Tito juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana di Tapanuli Tengah. Ia menyebut pemerintah telah memberikan anggaran sebesar Rp123 miliar melalui arahan Presiden Prabowo Subianto pada tahap pertama yang diberikan pada April, kemudian ditambah Rp14 miliar pada Agustus.

Namun, Tito mengaku mendapat informasi bahwa realisasi anggaran tersebut masih rendah. Salah satu penyebabnya diduga berkaitan dengan adanya perdebatan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Karena itu, Tito mengaku telah melakukan mediasi di Tapteng. Ia meminta pihak eksekutif dan legislatif mengesampingkan perbedaan politik ketika berhadapan dengan persoalan kemanusiaan dan kebencanaan.

“Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat,” tuturnya.

Tito menegaskan, persoalan kebencanaan harus menjadi kepentingan bersama. Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD dapat bersatu agar penanganan bencana serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.

“Kalau sudah menyangkut masalah kebencanaan, masyarakat, tolonglah. Ya, eksekutif, legislatif bersatu. Kira-kira gitu,” pungkasnya. *