Bahlil Bungkam saat Ditanya Soal Kelangkaan Solar Subsidi

FORUM KEADILAN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak memberikan jawaban saat ditanya wartawan mengenai kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia khususnya Sumatra.

Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Bahlil seusai acara pengarahan dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 18/8/2026.

Saat itu, wartawan menanyakan penyebab utama kelangkaan dan antrean solar subsidi di sejumlah wilayah Sumatra. Wartawan juga menyinggung dugaan penyelewengan solar subsidi, termasuk penjualan kembali untuk kebutuhan industri. Mendengar pertanyaan tersebut, Bahlil tidak memberikan jawaban sama sekali. Dia hanya berjalan menuju lift bersama beberapa orang dan masuk ke dalam lift.

Seperti diketahui, kelangkaan solar subsidi masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatra. Di beberapa daerah, kondisi tersebut bahkan membuat antrean kendaraan di SPBU mengular.

Persoalan tersebut juga muncul di tengah adanya dugaan penyelewengan solar subsidi. Solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, diduga dialihkan dan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan industri.

Sejumlah kasus penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan solar subsidi juga terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, ketika 71 galon solar diamankan aparat pada 6 Agustus lalu. Kasus tersebut turut menjadi perhatian karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat yang masih dalam proses penyelidikan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik penyelewengan solar subsidi, termasuk dugaan penjualan kembali untuk kebutuhan industri, turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan dan antrean solar subsidi di sejumlah wilayah, khususnya Sumatra.

Sebelumnya, Pengamat Energi Hadi Ismoyo sempat menanggapi terkait kelangkaan solar bersubsidi ini. Ia menyebut bahwa dugaan kelangkaan solar subsidi akibat ditimbun hingga diarahkan untuk penggunaan pihak-pihak tertentu, termasuk untuk industri, bisa dikatakan benar. Sebab katanya, stok solar subsidi mencukupi bahkan faktor cuaca masih terkendali.

“Bisa jadi dugaaan tersebut benar. Karena sepanjang dari pemberitaan selama ini, stock cukup, cuaca masih terkendali, tidak ada banjir ekstrem,” ujar Hadi Ismoyo kepada Forum Keadilan, Senin, 10/8.

Ismoyo juga memandang bahwa selama masih ada disparitas harga, hingga penegakan hukum terhadap oknum tidak bertanggung jawab masih lemah, maka hal-hal seperti ini masih akan terus terjadi.

Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) 2025-2028 ini pun menyebut bahwa seharusnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Pertamina sudah mengetahui jika terdapat indikasi solar subsidi tidak tepat sasaran. Sebab, mekanisme pendistribusian BBM ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, diperlukan kerja sama lebih erat antara aparat penegak hukum (APH) agar bisa memberantas oknum yang melakukan penyimpangan seperti ini.

“Mekanisme distribusi BBM ini kan sudah berlangsung puluhan tahun, jika ada indikasi distribusi tidak tepat sasaran, seharusnya KESDM dan Pertamina sudah tahu,” ujarnya.

“Diperlukan kerja sama lebih erat lagi kepada APH, agar pemberantasan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab bisa diberantas sampai ke akar-akarnya,” lanjut Ismoyo.

Di sisi lain, Ismoyo menyarankan agar dapat dilakukan program lain untuk memberantas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan, yakni dengan cara mencabut subsidi dan menggantinya dengan bantuan langsung tunai (BLT), hingga mengonversi BBM ke gas alam. Menurutnya, gas alam justru sulit untuk diselewengkan.

Selain itu, kata Ismoyo, APH juga perlu melakukan investigasi secara menyeluruh dan terus menerus untuk bisa memastikan indikasi penyelewengan tersebut benar terjadi. APH, termasuk di dalamnya TNI dan Polri, harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawalan.

Namun Ismoyo menilai, hingga saat ini penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan penyelewengan distribusi solar subsidi masih tebang pilih. Hukumannya pun masih terbilang ringan. Ia menekankan, APH perlu menindak tegas oknum yang melakukan penyelewengan tersebut.

“Dibawa ke meja hijau dan dihukum berat karena merampas hak rakyat kecil,” tuturnya.

Ismoyo juga meminta pemerintah untuk merancang sistem berbasis IT untuk mengawal distribusi BBM agar tepat sasaran. Data ini, katanya, juga harus bisa diakses oleh masyarakat awam secara terbuka sebagai wujud kesungguhan dalam melaksanakan amanah distribusi BBM dengan baik dan transparan.*