BGN Bakal Evaluasi Skema Insentif SPPG Usai Temuan Boros Rp1 Triliun Setiap Bulan

FORUM KEADILAN – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan menyusul temuan pembengkakan anggaran di sejumlah titik SPPG yang disebut menyebabkan pemborosan keuangan negara hingga Rp1 triliun per bulan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, ke depan, pemberian insentif tidak lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta untuk setiap SPPG. Menurutnya, skema yang berlaku sebelumnya memberikan insentif yang sama baik kepada SPPG yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun yang hanya melayani 500 penerima manfaat.

“Setelah data penerima manfaat itu sudah final, kami harapkan insentifnya tidak lagi flat Rp6 juta untuk semua. Dulu, penerima manfaat 1.500 orang maupun 500 orang sama-sama mendapatkan Rp6 juta. Ke depan tentu akan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15/6/2026.

Ia menjelaskan, BGN saat ini tengah melakukan pemetaan ulang jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam proses refocusing dan penataan ulang jaringan layanan MBG.

Menurut Agustina, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penggabungan sejumlah SPPG apabila jumlah penerima manfaat di suatu wilayah dinilai terlalu sedikit untuk mengurangi pemborosan anggaran.

“Kalau ternyata di suatu daerah penerima manfaatnya hanya sedikit, bisa jadi SPPG tersebut akan digabung dengan SPPG lain. Proses ini akan mengikuti kebijakan refocusing yang sedang dilakukan,” jelasnya.

Selain menyesuaikan besaran insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat, BGN juga akan mengubah mekanisme penilaian kinerja SPPG. Evaluasi tidak lagi hanya berfokus pada jumlah produksi makanan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas layanan yang diberikan.

“Kami akan mengevaluasi model insentifnya. Bukan sekadar menghasilkan output tertentu lalu diberikan dana. Yang lebih penting adalah bagaimana makanan yang dihasilkan berkualitas, memenuhi standar keamanan pangan, serta mendukung ketahanan pangan,” pungkasnya.*