Minta Jangan Bandingkan Kunker Presiden, KSP: Prabowo Diwarisi Utang Rp8.000 Triliun

FORUM KEADILAN – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, meminta publik tidak membandingkan frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto dengan presiden-presiden sebelumnya. Menurutnya, kondisi yang dihadapi pemerintahan saat ini berbeda, baik dari sisi politik maupun ekonomi nasional.

“Kalau jangan bandingannya Presiden dulu itu cuma sekian kali, Presiden sekarang sekian kali. Nggak bisa seperti itu. Situasinya pun berbeda,” katanya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3/6/2026. 

Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang lebih kompleks, termasuk beban utang negara yang jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

“Presiden sekarang menjabat dengan situasi politik demikian, utang sudah sekian banyak. Berbeda dengan dulu, mungkin Pak Jokowi pas menjabat utang cuma Rp2.000 triliun, Pak Prabowo ditinggalkan utang Rp8.000 triliun. Nah beda lah,” ujarnya.

Dudung mengatakan, saat ini Prabowo tengah berupaya menuntaskan berbagai program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, dan meluruskan berbagai kebijakan yang selama ini dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu.

“Saya yakin beliau banyak program-program positif yang harus segera dituntaskan. Banyak hal yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak oligarki untuk kepentingan kelompok pribadinya, beliau ingin meluruskan dan itu dialihkan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Oleh sebab itu, kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden, memang bagian dari demokrasi yang dijamin undang-undang.

“Ya kritikan itu boleh-boleh saja dan diatur oleh undang-undang juga. Saya menghormati dan menghargai apa yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal,” ucapnya.

Akan tetapi, Dudung menilai, kunjungan luar negeri Presiden memiliki tujuan strategis yang tidak dapat digantikan dengan pertemuan daring. Ia menilai, banyak agenda diplomasi dan pembahasan penting yang membutuhkan komunikasi langsung antar kepala negara.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah pembahasan sensitif memerlukan tingkat kerahasiaan yang tinggi sehingga tidak memungkinkan dilakukan melalui komunikasi virtual.

“Dengan telepon kita nggak bisa. Ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata,” lanjutnya. 

Oleh karena itu, Dudung meyakini setiap kunjungan luar negeri Presiden telah melalui pertimbangan matang serta memiliki tujuan yang jelas dan strategis bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Sekelas presiden ke luar negeri itu pasti ada izin, ada maksud dan tujuan. Ada hal-hal yang lebih strategis yang menurut saya memang mengharuskan bapak presiden berangkat,” pungkasnya.*