Menpar Sebut Pariwisata Indonesia Tetap Tumbuh di Tengah Dinamika Global

FORUM KEADILAN – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, pekerja pariwisata, dan pelaku usaha di daerah.

Menteri Pariwisata mengungkapkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap mencatatkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan dan dinamika global.

Berdasarkan data tersebut, pada periode Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta orang atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sementara pada kuartal pertama 2026, sektor pariwisata berhasil menghasilkan devisa sebesar US$4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun, meningkat 6,30 persen dibandingkan kuartal pertama tahun sebelumnya.

“Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2/6/2026.

Menurutnya, capaian tersebut harus terus diarahkan agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.

Kementerian Pariwisata terus mendorong pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.

Hingga 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di berbagai daerah.

Selain penguatan desa wisata, pemerataan manfaat ekonomi pariwisata juga dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai event daerah. Melalui program Karisma Event Nusantara yang telah digelar di 15 provinsi, tercatat sebanyak 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM terlibat dengan total pergerakan ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.

“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Widiyanti, Kementerian Pariwisata juga memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, hingga dukungan terhadap penyelenggaraan event pariwisata guna meningkatkan kualitas destinasi dan mendorong pergerakan wisatawan.

Widiyanti menekankan, pembangunan pariwisata Indonesia ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku industri, komunitas, serta masyarakat.

“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas: pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” pungkasnya.*