Majelis Etik Ombudsman Ungkap Terima 12 Laporan Terkait Hery Susanto
FORUM KEADILAN – Majelis etik Ombudsman RI menerima 12 sampai 14 laporan mengenai dugaan kasus hukum maupun etik dengan Terlapor Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman nonaktif yang saat ini tengah diproses hukum atas kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.
Ketua majelis etik Ombudsman, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa laporan itu diterima dari internal Ombudsman maupun Kejaksaan Agung yang memproses hukum Hery.
“Ya banyak, cuma kan nanti kita sampaikan terbuka nanti waktu laporan, jangan sekarang, biar agak deg-degan dikit. Kasus, kalau dari Kejaksaan bilang, kasus yang terjadi sehubungan dengan HS itu kalau dari dalam kami mendapatkan laporan ada 12 kasusnya, banyak sekali,” terang Jimly dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat, 29/5/2026.
“Tapi Jaksa Agung bilang, ‘Oh, enggak pak, 14.’ Jadi, lebih ekstrem. Itulah kira-kira ya,” tambahnya.
Jimly mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun laporan final mengenai dugaan pelanggaran kode etik Hery. Rencananya, hasil pemeriksaan itu akan disampaikan pekan depan.
“Hari ini kami masih menunggu jawaban tertulis dari Terlapor HS yang sudah kami periksa. Pemeriksaannya dua kali, sekali dihadiri oleh kuasa hukum. Nah, ini yang kedua. Minggu lalu kami sudah kirim surat karena pertimbangan tidak mengizinkan, tidak memungkinkan untuk datang pemeriksaan, maka kita minta keterangan tertulis,” ujarnya.
“Jadi, sambil menunggu jawaban dari Terlapor, kami sore ini akan mengadakan rapat terakhir sebelum nanti kalau sudah diputuskan oleh pimpinan dan seluruh anggota Ombudsman menyerahkan laporan resmi kami ke Pleno,” lanjutnya.
Dalam proses itu, majelis etik Ombudsman sudah memeriksa banyak pihak. Mulai dari staf internal, asosiasi atau perkumpulan asisten Ombudsman, dan pihak lain.
“Kemudian kami secara khusus juga sudah mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung yang didampingi Jampidsus yang menangani perkara HS. Cukup, cukup lama menyamakan persepsi tentang kasus ini. Kami tidak ikut campur dalam menilai urusan hukumnya, tapi kita hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitan dengan etik,” tandasnya.
Diberitakan, Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan bahwa Hery berperan dalam menerbitkan surat yang mengoreksi besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Kementerian Kehutanan.
Hery juga turut memeriksa Kemenhut dan mengatur agar seolah-olah penagihan denda yang dikeluarkan terhadap PT Toshida Indonesia (TSHI) adalah keliru, sehingga dikeluarkan surat koreksi dari Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara.
Atas perbuatannya yang menguntungkan PT TSHI, Syarief menyebut Hery mendapatkan imbalan sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2025. *
