Sebelas Orang Hasil Pengembangan OTT Bupati Pekalongan Tiba di Gedung KPK

FORUM KEADILAN – Sebanyak 11 orang yang terjaring dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terkait Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 3/3/2026 malam.

Berdasarkan pantauan Forum Keadilan, rombongan tiba sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sebuah bus. Mereka tampak turun secara bergantian dan langsung digiring masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kesebelas orang tersebut diamankan dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

Dari 11 orang yang dibawa penyidik KPK, salah satunya merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci identitas lengkap maupun status hukum masing-masing pihak yang diamankan.

Sebagai informasi, sebelumnya KPK lebih dahulu menciduk tiga orang dalam OTT pada Selasa, 3/3 dini hari, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Ketiganya hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

KPK mengungkapkan bahwa OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.

“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan,” katanya.

Budi mengatakan, ada vendor yang diduga telah diatur untuk memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa. Namun, dia belum menguraikan kasus tersebut secara detail.

“Ada sejumlah pengadaan ya yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga diatur, dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang ya untuk deliver barang ataupun jasa di Pemkab Pekalongan. Termasuk pengadaan outsourced itu ya, pengadaan tenaga pendukung dalam pengelolaan di Pemkab Pekalongan dan bisa ada di beberapa dinas,” ungkapnya.*