Kamis, 22 Oktober 2026
Menu

Negara yang Ditinggalkan Diam-Diam

Redaksi
Praktisi Intelijen dan Pemerhati Kebangsaan Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra | YouTube Forum Keadilan TV
Praktisi Intelijen dan Pemerhati Kebangsaan Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra | YouTube Forum Keadilan TV
Bagikan:

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Praktisi Intelijen dan Pemerhati Kebangsaan 

FORUM KEADILAN – Prediksi unjuk rasa besar pada akhir Oktober 2026 menciptakan ancaman terbesar yang justru bisa luput dibaca, yakni ketenangan yang disangka stabilitas. Oktober 2026 datang dengan tekanan bertubi-tubi. Inflasi pangan menyentuh 5,03 persen secara tahunan dan menyeret inflasi nasional ke 3,28 persen. Cuaca ekstrem mengerek harga: cabai rawit menembus Rp100–120 ribu per kilogram, beras pun ikut naik. Di sejumlah kabupaten dan kota, pasokan pangan “seret”. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah menyentuh rekor terlemah baru, sekitar Rp18.053 per dolar Amerika Serikat. Daya beli warga tergerus pelan tapi pasti.

Bahan bakar politiknya tak kalah panas. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu tuntutan pemakzulan. Legitimasi publik terus merosot, dan unjuk rasa kolosal disebut-sebut akan menutup bulan ini.

Guru Besar Kamaruzzaman Bustamam Ahmad selaku Presiden Asian Muslim Action Network, mengingatkan bahwa risiko keamanan nasional bisa tersulut konflik distribusi. Kelangkaan sembako dan bahan bakar minyak, ditambah daya beli yang menyusut, adalah alarm: emosi publik mudah memercikkan api konflik horizontal.

Tapi yang diuji dalam situasi seperti ini bukan kualitas perencanaan, melainkan daya tahan operasional. Apakah rantai komando masih sigap? Apakah stok logistik masih bisa sampai ke tangan warga? Apakah data lapangan masih bisa dipercaya?

Di sisi lain, publik bereaksi dengan “kepatuhan dingin”: aturan ditaati, tapi legitimasi terkikis. Negara tidak diserang, ia ditinggalkan secara fungsional. Pemulihannya jauh lebih sulit ketimbang meredam konflik terbuka.

Gejalanya sudah tampak. Keluhan layanan publik berulang, dan persepsi bahwa negara “hadir tetapi jauh” kian meluas. Ketenangan lalu dibaca sebagai tanda stabilitas terjaga. Padahal, di sanalah negara pelan-pelan kehilangan perannya sebagai pengambil keputusan. Peran itu diambil alih mekanisme informal, komunitas lokal, atau solusi darurat di luar sistem negara. Itulah salah baca yang paling mahal, menganggap sunyi sebagai aman.*