Akui Tak Setuju Sistem Baru BGN “Portal Digital MBG”, Komisi IX DPR: Enggak Usah Deh

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak perlu membuat sistem baru berupa Portal Digital Makan Bergizi Gratis (MBG) jika fungsinya serupa dengan sistem yang telah ada. Menurutnya, pemerintah lebih baik memperkuat dan menyempurnakan sistem pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Irma mengatakan, BGN sebelumnya telah memiliki sistem review terhadap SPPG sehingga yang diperlukan saat ini adalah perbaikan dan penguatan sistem tersebut, bukan membangun platform baru.

“Tapi kalau saya pribadi mengusulkan, kalau proyek-proyek begini enggak usah deh. Sebetulnya BGN dulu sudah punya sistem review SPPG ya. Nah, saya melihat untuk sistem yang baru ini juga mirip-mirip sih dengan yang lama. Jadi yang ada diperbaiki, dipertegas,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28/7/2026.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap SPPG harus dilakukan secara ketat, terutama bagi dapur yang tidak mendistribusikan makanan sesuai anggaran yang diterima maupun tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan BGN.

“Agar SPPG-SPPG yang mohon maaf ya, tidak mendistribusikan makanan sesuai dengan harga yang sudah diterima, itu harusnya di-suspend,” ujarnya.

Akan tetapi, Irma meminta BGN juga memperhatikan SPPG yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan memperoleh persetujuan agar dapat segera beroperasi. Menurutnya, program MBG melibatkan investasi masyarakat dalam pembangunan dapur, sehingga pemerintah juga harus memberikan kepastian operasional.

“Tapi bagi SPPG yang sudah mendapatkan approval, ya, dan sudah dibangun 100 persen, juga harus menjadi perhatian untuk bisa dioperasionalkan. Jadi untuk itu, maka pemerintah dan rakyat juga harus sama-sama diuntungkan, enggak boleh dirugikan,” ucapnya.

Irma juga menyatakan mendukung langkah BGN menutup 833 SPPG yang dinilai melanggar standar higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga memiliki persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Meski begitu, ia menilai, masih terdapat sejumlah persoalan lain, seperti kasus keracunan dan penyajian menu yang tidak sesuai dengan nilai anggaran.

“Ya memang harus ditutup! Tapi kan masih ada juga saya dengar keracunan, masih ada juga yang tidak memberikan menu sesuai harga yang sudah diterima. Jadi saya minta kepada BGN agar Korwil-Korcam itu harus di-rolling. Karena selama ini kita tahu banyak yang mem-back up SPPG-SPPG yang tidak sesuai. SPPG-SPPG yang busuk dan nakal itu di-back up sama mereka,” tegasnya.

Ia meminta BGN menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktik kongkalikong dengan melakukan rotasi terhadap koordinator wilayah maupun koordinator kecamatan agar mata rantai penyimpangan dapat diputus.

“Untuk itu, yang nakal seperti itu ya harusnya ditindak tegas, kemudian dilakukan rolling–rolling supaya memutus mata rantai mereka untuk melakukan henky-penky (kongkalikong),” pungkasnya.*