Tak Setuju Kenaikan Biaya Haji 2027 Dibantu APBN, Banggar: Rakyat Miskin Masih Banyak
FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 tidak seharusnya ditutup melalui suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pembiayaan haji harus tetap mengedepankan prinsip syariat karena ibadah haji diperuntukkan bagi umat Islam yang telah mampu secara ekonomi.
Said menilai, jika pemerintah diminta menanggung kenaikan biaya haji melalui APBN, maka hal tersebut akan menimbulkan persoalan, baik dari sisi keadilan anggaran maupun dari aspek syariat islam.
“Ya itulah repotnya. Naik haji itu bagi orang yang mampu lahir dan batin. Kalau orang mampu kemudian pemerintah diminta turun tangan, itu akan jadi problem dari sisi syar’i kan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8/7/2026.
Menurutnya, solusi yang lebih tepat adalah mengoptimalkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang selama ini mengelola dana jemaah haji. Politisi PDI Perjuangan itu meminta BPKH bisa meningkatkan hasil pengelolaan investasinya sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu menutup kenaikan biaya haji.
“Oleh karenanya lebih baik jangan pemerintah dong, BPKH yang selama ini menampung dana jemaah haji. Supaya dia hasil usahanya ditambah, diperbesar, dan sebagainya, sehingga punya kemampuan. Dari sisa hasil, dari keuntungan hasil usaha untuk menambal kekurangan atau kenaikan ongkos haji,” ujarnya.
Said juga menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk membiayai kenaikan ongkos haji dinilai tidak tepat, mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah. Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Tapi kalau orang mau naik haji pakai APBN, lah yang miskin masih banyak. Masa kita suruh bantuin yang mampu. Jangan dong. Saya tidak pernah merekomendasikan hal yang seperti itu, karena ya problem syar’i-nya,” pungkasnya.*
Laporan oleh: Novia Suhari
