Berkaca pada Ancaman Rumahkan 2.000 PPPK Tidore, Banggar Akui Fiskal Daerah Alami Tekanan

FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah mengenai kondisi fiskal sejumlah daerah yang semakin tertekan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu ikut membantu daerah agar tidak ada lagi rencana merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu seperti yang sempat akan dilakukan oleh Wali Kota Tidore Provinsi Maluku Utara.

“Kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Oleh karenanya, jika pemerintah pusat ikut turun dengan daerah, umpamanya, dana bagi hasil yang belum disalurkan, segera disalurkan agar daerah bisa bernafas dan mampu membayar honor, gaji, PPPK,” katanya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8/7/2026.

Meski Wali kota Tidore telah membatalkan rencana merumahkan PPPK tersebut, Said menginginkan hal tersebut tidak akan terjadi di daerah lain.

“Seharusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Kendati tidak semua pemerintah daerah menghadapi persoalan fiskal yang sama. Menurutnya, terdapat daerah yang sejak awal telah mengalokasikan anggaran pembayaran PPPK dalam APBD, namun ada pula yang kemampuan fiskalnya belum memadai.

“Tidak semua daerah. Ada daerah yang memang sudah memperhitungkan sejak awal, masuk di APBD-nya, ada daerah yang belum. Karena kan setiap daerah kemampuan fiskalnya berbeda,” tuturnya.

Tetapi, Said meyakini persoalan serupa tidak hanya terjadi di Tidore saja. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat mempercepat penyaluran dana bagi hasil kepada daerah yang mengalami tekanan fiskal.

“Semoga itu satu-satunya. Dan saya yakin tidak satu-satunya sebenarnya, masih banyak daerah yang memang fiskalnya itu mengalami tekanan yang luar biasa, maka pemerintah harus turun tangan untuk mempercepat, cepat salur dana bagi hasil,” pungkasnya.*