Wamenlu Sebut Indonesia Masih Andalkan Pasokan Minyak dari Afrika hingga Saat Ini

FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menyatakan, pemerintah Indonesia saat ini semakin mengandalkan pasokan minyak dari kawasan yang tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz seperti negara-negara di Afrika dan Amerika Latin.

Arif menjelaskan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara pemasok minyak seperti Azerbaijan, Nigeria, dan Angola. Indonesia juga baru memperoleh izin untuk melanjutkan operasi di Venezuela.

“Strategi kita sekarang mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan lewat Hormuz. Jadi kita banyak kerja sama dengan Azerbaijan, Nigeria, Angola di Afrika. Banyak pasokan minyak dari Afrika. So far oke, dan kita juga baru saja mendapatkan izin untuk melanjutkan operasi di Venezuela,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11/6/2026.

Selain itu, Arif menjelaskan, hambatan utama yang dihadapi kapal-kapal pengangkut minyak saat ini bukan hanya persoalan hubungan antarnegara, tetapi juga faktor komersial dan keselamatan pelayaran.

Salah satu kendala terbesar adalah perusahaan asuransi yang enggan memberikan perlindungan bagi kapal yang melintasi area konflik di Selat Hormuz.

“Kalau dalam industri kapal, keputusan untuk masuk ke dalam kondisi konflik itu pertama tentunya ada jaminan dari negara yang berkonflik. Tapi yang banyak tidak diketahui adalah asuransi. Saat ini tidak ada yang mau menanggung (asuransi) kapal yang masuk Selat Hormuz,” ujarnya.

Ia menegaskan, banyak kapal memilih tidak berlayar karena risiko yang tidak lagi ditanggung perusahaan asuransi. Sementara itu, kapal yang hanya berlabuh atau parkir di sekitar kawasan tersebut masih memperoleh perlindungan asuransi. Namun, kondisi berubah ketika kapal mulai memasuki jalur pelayaran sempit di Selat Hormuz, di mana risiko meningkat dan perusahaan asuransi menolak memberikan jaminan.

Selain faktor asuransi, keputusan pelayaran juga dipengaruhi oleh kapten kapal dan pemilik muatan (cargo owner). Menurut Arif, meskipun asuransi bersedia memberikan perlindungan dalam kondisi tertentu, pemilik muatan belum tentu mau mengambil risiko terhadap keselamatan barang yang diangkut.

“Kadang-kadang ada kasus di mana asuransi mau bayar, tapi cargo owner tidak mau mengambil risiko karena keselamatan kargonya,” katanya.

Arif menegaskan, pemerintah terus melakukan komunikasi dan diplomasi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk menjaga kelancaran distribusi energi. Namun, penyelesaian persoalan pelayaran di Selat Hormuz tetap membutuhkan dukungan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, perusahaan asuransi, operator kapal, hingga pemilik muatan.

“Kalau hubungan antar pemerintah kita lakukan, diskusi dengan negara-negara di daerah sana juga kita lakukan. Tapi persoalannya juga ada pada asuransi, kapten kapal, dan pemilik muatan. Semua faktor itu harus sejalan,” pungkasnya.*