Menkop Bantah SDN di NTT Digusur untuk Pembangunan Kopdes Merah Putih

FORUM KEADILAN – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono membantah kabar yang viral di media sosial mengenai dugaan penggusuran SDN Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Menurut Ferry, hasil verifikasi langsung di lapangan menunjukkan tidak ada penggusuran terhadap sekolah tersebut. Ia menjelaskan, pembangunan hanya dilakukan di area yang berdekatan dengan sekolah dan tidak mengganggu keberadaan SDN Wolomoni.

“Itu sudah kami konfirmasi langsung. Jadi nggak ada itu yang di Ende itu. Jadi memang ada proses pembangunan bangunannya melewati sekolah tapi tidak menggusur sekolahnya kok. Bahkan sekolahnya malah minta dukungan perbaikan,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11/6/2026.

Ferry mengungkapkan, pihak Kementerian Koperasi telah melakukan pengecekan langsung pada Jumat, 5/6, di Desa Niowula. Dari hasil pengecekan tersebut diketahui lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan tanah hibah masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Ende.

Ia menjelaskan, sebelum pembangunan dilakukan telah ada konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat karena lokasi pembangunan bersebelahan dengan sekolah.

“Jadi sudah terkonfirmasi pada hari Jumat tanggal 5 Juni di Desa Niowula di Kabupaten Ende. Jadi sudah kami konfirmasi langsung ke lapangan. Jadi data lahannya tanahnya tanah hibah dari masyarakat kepada Pemda Ende,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan, Kepala Desa Niowula juga telah menjelaskan pembangunan dilakukan berdasarkan arahan pemerintah daerah. Menurutnya, pembukaan akses jalan di samping sekolah dilakukan karena tidak tersedia jalur bagi alat berat untuk masuk ke lokasi pembangunan.

“Lokasi pembangunannya berada di lahan belakang sekolah, bukan di dalam kompleks sekolah,” jelasnya.

Bahkan, Ferry menambahkan komite sekolah turut hadir dan membantu selama proses pengerjaan berlangsung.

“Karena tidak tersedia akses jalan untuk alat beratnya, maka dilakukan pembukaan jalan lewat samping sekolah. Bahwa komite sekolah juga hadir di lokasi dan membantu proses pengerjaan dan lain sebagainya. Jadi nggak bener digusur,” pungkasnya.*