Anies Sebut Dino Patti Bukan Diplomat Karbitan, Gerindra Pastikan Kritik Jadi Pertimbangan Presiden

FORUM KEADILAN – Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menyebut Dino Patti Djalal bukan diplomat karbitan setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut mengkritik intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu sering.

Dasco menilai, kritik apa pun yang bersifat substantif, terutama yang berkaitan dengan geopolitik, layak menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil kebijakan.

“Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju kalau itu kemudian dijadikan salah satu pertimbangan. Karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3/6/2026.

Meski begitu, Dasco menegaskan, frekuensi kunjungan kerja Presiden ke luar negeri harus dilihat berdasarkan kebutuhan dan situasi yang berkembang, baik di dalam maupun luar negeri. Apalagi, dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap kondisi nasional sehingga membutuhkan respons yang fleksibel dari kepala negara.

“Apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang terdampak,” ujarnya.

Ia juga menilai, Presiden memiliki strategi dan pertimbangan tersendiri dalam menjalankan diplomasi internasional yang tidak bisa dibatasi hanya berdasarkan jumlah atau jadwal kunjungan tertentu.

“Tentunya Presiden juga mempunyai strategi-strategi yang tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali, harus sekian kali. Karena itu dinamis,” katanya.

Dasco menambahkan, kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden selama ini umumnya berlangsung dalam waktu singkat dan berfokus pada agenda-agenda yang dianggap penting bagi kepentingan nasional.

“Kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya saja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali,” ucapnya.

Terkait kunjungan yang terkesan mendadak, Dasco mengatakan hal tersebut biasanya dipicu oleh situasi tertentu yang mengharuskan Presiden segera melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Kalau kemudian dadakan, itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat,” katanya.

Oleh karena itu, Dasco mengajak semua pihak untuk menyampaikan kritik dan masukan yang bersifat substantif. Menurutnya, pemerintah akan selalu membuka ruang terhadap pandangan yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa.

Namun ia menilai, kritik yang hanya menyoroti pembatasan jumlah maupun durasi kunjungan luar negeri Presiden kurang menyentuh substansi persoalan.

“Tetapi kemudian pembatasan-pembatasan, apalagi yang berkaitan dengan jumlah, waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif,” pungkasnya.*