Polemik Film Pesta Babi, Pengamat Sebut Ada Upaya Bungkam Suara Papua

FORUM KEADILAN – Pengamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang Abdul Hakim menilai, polemik film dokumenter Pesta Babi bukan sekadar persoalan izin penggunaan gambar atau sumber pendanaan produksi film.

Menurut dia, kontroversi tersebut mencerminkan pertarungan yang lebih mendasar mengenai siapa yang berhak berbicara tentang Papua dan suara siapa yang dianggap sah dalam ruang publik Indonesia.

“Yang sedang dipertarungkan bukan hanya soal teknis film dokumenter, melainkan siapa yang boleh berbicara tentang Papua dan siapa yang harus tetap dibungkam,” kata Abdul Hakim kepada Forum Keadilan, Kamis, 28/5/2026.

Ia menilai, serangan terhadap film tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari pejabat negara, aparat militer, influencer digital, hingga tokoh agama. Meski berbeda latar belakang, menurut dia, mereka memiliki pola pertanyaan yang sama, yakni mengenai sumber pendanaan film.

“Pertanyaan ‘siapa yang mendanai?’ diulang terus seolah menjadi hal utama, sementara penderitaan masyarakat adat justru dikesampingkan,” ujarnya.

Abdul Hakim menyebut, pola tersebut sebagai bentuk klasik delegitimasi terhadap pembawa pesan. Ketika fakta mengenai kerusakan ekologis, konflik agraria, dan peminggiran masyarakat adat sulit dibantah, maka pihak yang mendokumentasikan persoalan itu justru menjadi sasaran serangan.

“Film dokumenter dianggap ancaman bukan karena bersenjata, tetapi karena menghadirkan visual tentang realitas yang selama ini berusaha disembunyikan,” katanya.

Ia menilai, dokumenter tersebut memperlihatkan sisi lain dari proyek pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat adat Papua.

Di samping itu, Abdul Hakim juga menyinggung teori subaltern dari pemikir poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak mengenai kelompok yang dipinggirkan dan tidak mendapatkan ruang untuk didengar.

Menurut dia, masyarakat adat Papua selama ini telah berbicara mengenai persoalan tanah, hutan, dan ekspansi industri, tetapi suara mereka baru mendapat perhatian ketika direkam dan disebarkan melalui film dokumenter.

“Persoalannya bukan masyarakat Papua tidak pernah berbicara, tetapi negara dan masyarakat dominan tidak pernah benar-benar mau mendengar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti munculnya video Mama Yasinta yang disebut mendukung PSN dan menolak penggunaan dokumentasi dirinya dalam film tersebut. Menurut Abdul Hakim, situasi itu kemudian dimanfaatkan untuk melemahkan legitimasi film.

“Padahal, perubahan sikap seseorang tidak otomatis menghapus fakta mengenai kerusakan ekologis, deforestasi, atau konflik agraria yang telah terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Hakim menilai, kecurigaan terhadap solidaritas dan empati lahir dari kultur politik yang sangat transaksional. Dalam situasi tersebut, kritik dan aktivisme kerap dianggap memiliki sponsor atau kepentingan tersembunyi.

“Kita hidup dalam ruang sosial yang menganggap solidaritas sebagai proyek dan kritik sebagai pesanan,” ujarnya.

Ia juga mengkritik sebagian institusi keagamaan yang dinilai ikut mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan asing di balik film dokumenter tersebut.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan bahwa bahasa solidaritas dan keberpihakan terhadap masyarakat lemah mulai tergeser oleh logika pembangunan dan stabilitas.

Abdul Hakim menyebut, polemik Pesta Babi memperlihatkan benturan antara logika pembangunan berbasis investasi dengan upaya mempertahankan martabat masyarakat adat.

“Serangan terhadap film ini bukan sekadar soal sensor budaya, tetapi gejala krisis moral dalam ruang publik Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, harapan tetap ada selama masih terdapat kelompok masyarakat yang bersedia menunjukkan solidaritas terhadap komunitas yang terdampak penggusuran dan kerusakan lingkungan.

“Sebab yang paling ditakuti kekuasaan bukan hanya demonstrasi atau senjata, melainkan kemungkinan bahwa manusia masih mampu peduli terhadap penderitaan orang lain tanpa mengharapkan imbalan,” ujar Abdul Hakim.

Diketahui, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak sempat menanggapi terkait polemik film Pesta Babi ini. Maruli menyinggung adanya pihak-pihak yang membuat dan menyebarkan video terkait isu tersebut. Ia mempertanyakan sumber pendanaan dari aktivitas pembuatan video yang dilakukan di berbagai daerah.

“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana. Silahkan coba saja. Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” tuturnya.*