Polemik Motor Listrik hingga Keracunan MBG Disorot: BaraNusa Desak KPK dan Polri Turun Tangan

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan korupsi dalam pengadaan motor listrik pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Adi juga meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak tinggal diam terhadap maraknya kasus keracunan serta dugaan mark up bahan baku pangan dalam program tersebut.

Adi menilai, langkah KPK yang masih sebatas pemantauan belum cukup untuk menjawab keresahan publik. Ia menegaskan bahwa indikasi penyimpangan dalam pengadaan motor listrik sudah terlihat dan harus segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang transparan dan menyeluruh.

“Rakyat tidak butuh sekadar dipantau. KPK harus turun langsung dan mengusut tuntas. Jangan tunggu sampai skandalnya membesar,” ujar Adi dalam keterangannya, Kamis, 16/4/2026.

Menurutnya, pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menyimpan berbagai kejanggalan, mulai dari aspek perencanaan, pemilihan vendor, hingga kesesuaian kebutuhan di lapangan. Ia menilai, sektor pengadaan merupakan titik rawan korupsi yang tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ketat.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti persoalan serius lain dalam pelaksanaan program MBG, yakni munculnya kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat serta dugaan mark up bahan baku pangan.

Adi mendesak Polri untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Polri jangan lemah terhadap program ini. Jika ada masyarakat yang dirugikan akibat keracunan dan ada dugaan mark up bahan pangan, maka itu sudah masuk ranah hukum. Harus ada tindakan tegas,” tegasnya.

Ia menambahkan, keselamatan masyarakat dan integritas penggunaan anggaran negara tidak boleh dikompromikan atas nama program apa pun. Negara, kata dia, harus hadir melindungi rakyat dari potensi kelalaian maupun praktik curang.

“Kita bicara soal keselamatan anak-anak dan masyarakat. Ini tidak bisa dianggap sepele. Jika ada kelalaian atau bahkan unsur kesengajaan demi keuntungan tertentu, harus diusut sampai tuntas,” lanjutnya.

BaraNusa juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG secara keseluruhan. Publik, menurut Adi, berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan serta memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.

“Keterbukaan adalah keharusan. Jangan sampai program yang seharusnya menyejahterakan justru menimbulkan masalah baru,” katanya.

BaraNusa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“KPK dan Polri harus membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Jangan hanya diam, jangan hanya memantau. Bertindak dan tuntaskan,” pungkasnya.*