KemenHAM Siapkan Audit HAM untuk Korporasi, Wamen: Banyak Laporan Pelanggaran oleh Perusahaan

FORUM KEADILAN – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah menyiapkan kebijakan audit hak asasi manusia (HAM) bagi pelaku usaha atau sektor swasta. Kebijakan ini disusun sebagai tindak lanjut mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Wakil Menteri HAM (WamenHAM) Mugiyanto mengatakan bahwa saat ini belum ada regulasi yang memungkinkan audit HAM dilakukan terhadap perusahaan. Padahal menurutnya, di lapangan banyak ditemukan praktik usaha yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip HAM.

“Banyak laporan yang masuk ke Kementerian HAM dan Komnas HAM terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau tidak salah, laporan pelanggaran HAM oleh korporasi itu menjadi yang kedua atau ketiga tertinggi menurut data publik Komnas HAM,” ujar Mugiyanto di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis, 5/6/2025.

Menurut Mugiyanto, KemenHAM sedang mengembangkan kebijakan bernama Human Rights Due Diligence atau uji tuntas HAM untuk pelaku usaha. Tujuannya adalah agar operasional perusahaan berjalan selaras dengan norma dan prinsip HAM, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja.

“Perusahaan harus menghormati hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, keselamatan kerja, hak cuti, dan keamanan kerja. Itu semua bagian dari HAM,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa untuk instansi pemerintah, pendekatan yang digunakan lebih bersifat pendampingan, guna menyelaraskan kebijakan dan program lembaga dengan prinsip-prinsip HAM.

Kebijakan audit HAM untuk perusahaan, lanjut Mugiyanto, juga sejalan dengan tren global. Sejumlah negara, terutama di Uni Eropa dan anggota OECD, telah menerapkan regulasi ketat agar perusahaan beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia.

“Kami berkeyakinan bahwa ketika perusahaan menjalankan bisnis dengan prinsip HAM, maka mereka akan lebih berkelanjutan. Tidak banyak demo, tidak banyak gugatan hukum, dan semua pihak merasa nyaman,” tegasnya.

Ia pun berharap kebijakan ini dapat memperkuat komitmen pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.*