Tingkatkan Kesejahteraan, KKP dan GISLI Bina Nelayan Utamakan Keselamatan Kerja
Ketua Umum GISLI Irjen Pol (Purn) Mudji Waluyo mengatakan, keselamatan nelayan selama melaut menjadi isu penting untuk diselesaikan pemerintah maupun pihak lainnya. Sebab, selama ini perlindungan keselamatan nelayan masih minim.
“Kalau dari GISLI itu secara fisik tidak mungkin menangani sepanjangan pantai Indonesia, Nelayan dan masyarakat pesisir jumlah kurang lebih 57 juta. Oleh karena itu kita menjadikan pendorong,” ucapnya kepada media, di Gedung Inkoppol , Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 20/5/2025.
Mudji mengatakan, harus ada edukasi terhadap pola pikir bagi nelayan Indonesia. Sehingga, kesadaran akan keselamatan berlayar bisa meningkat.
“Cara menangananinya kita ubah mindsetnya. Jadi otaknya yang kita ubah supaya nelayan tadi selamat, jangan berfikir dia berenang, dia hebat, dia harus gunakan life jacket dan standar keamanan,” katanya.
Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan terus dilakukan oleh GISLI bersama KKP, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) hingga Ditpolairud Polri.
Dikesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Komjen Pol Lotharia Latif mengatakan, melalui penandatanganan PKS ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi nelayan Indonesia. Baik pemerintah maupun GISLI akan fokus menyelesaikan keamanan dan kesejahteraan nelayan.
“Pemerintah punya program-program untuk itu nanti kita singkronisasikan, kolaborasikan dan mengenai kesejahteraan ini pemerintah punya konsep pembentukan Koperasi Merah Putih yang salah satunya juga ada kampung-kampung nelayan baik kampung nelayan modern maupun tradisional,” ujarnya.
Pembinaan kepada para nelayan akan terus dijalankan. Dengan harapan kesejahteraan nelayan bisa terus meningkat.
“Inilah peran kita bersama dengan GISLI kita akan melakukan pembinaan, pendampingan kepada nelayan agar tujuan membuat nelayan semakin sejahtera ini bisa terwujud dengan baik,” tuturnya.
Turut hadir dalam penandatanganan PKS ini Ketua Dewan Pelindung GISLI, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Anggota Dewan Pelindung GISLI, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi Djunisanyoto, hingga Deputi Pencegahan BNN Irjen Pol M. Zainul Muttaqien.*
Laporan Ari Kurniansyah
