Sambangi KPK, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Paparkan Realokasi Anggaran Rp5 Triliun
Dalam pertemuan dengan jajaran KPK, khususnya di bidang pencegahan, Dedi memaparkan sejumlah langkah efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar demi meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kami mendapat arahan dari Pak Ujang Bakhtiar terkait pentingnya mengawal kebijakan realokasi anggaran agar menjadi output, outcome, dan benefit bagi kepentingan masyarakat,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 19/5/2025.
Menurut Dedi, Pemprov Jabar telah melakukan realokasi anggaran lebih dari Rp 5 triliun dari pos-pos belanja rutin yang dinilai tidak efisien ke sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, listrik, dan penanggulangan kemiskinan.
“Misalnya, di sektor pendidikan, dari anggaran TIK sebesar Rp 700 miliar yang dinilai tidak prioritas, kami alihkan untuk membangun ruang kelas baru,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan adanya pengalihan anggaran perjalanan dinas ke pembangunan infrastruktur jalan rakyat, dengan lonjakan anggaran dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun. Selain itu, realokasi juga dilakukan untuk penyediaan listrik bagi masyarakat.
“Sekitar 240 ribu warga Jabar belum memiliki akses listrik. Dari yang awalnya hanya Rp 9 miliar, kini dialokasikan hampir Rp 250 miliar untuk penerangan warga,” kata Dedi.
Dedi juga menyoroti program pendidikan berkarakter sebagai bagian dari anggaran produktif. Program ini bertujuan membina anak-anak dengan perilaku agresif, korban gim online, hingga pecandu minuman keras.
“Berdasarkan rekomendasi psikolog, anak-anak yang ikut program pendidikan kedisiplinan ini, insya Allah, sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Dedi berharap indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakat Jawa Barat dapat meningkat secara signifikan.*
Laporan Muhammad Reza
