FORUM KEADILAN – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, mendukung tindakan LBH Pendidikan Indonesia (PI) yang melaporkan kebijakan siswa nakal masuk barak militer ala Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“JPPI mendukung LBH PI supaya program barak militer ini jangan diteruskan, karena tidak hanya masuk dalam kategori pelanggaran HAM, tapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak,” katanya kepada Forum Keadilan, Jumat, 9/5/2025.
Ia menyampaikan kenapa siswa harus ditempatkan di lembaga militer, padahal Indonesia memiliki banyak institusi sipil lain.
“Ada Balai Rehabilitasi Sosial, pesantren, komunitas psikososial, serta lembaga pendidikan alternatif yang lebih layak dan manusiawi untuk mendampingi anak-anak dengan masalah perilaku,” ujarnya.
Menurutnya, mengalihfungsikan institusi militer untuk mendidik anak justru menciptakan preseden buruk dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.
Karena menolak pendidikan di barak militer ini, Ubaid mengatakan, JPPI tidak akan berkunjung ke barak militer, tapi justru mencoba untuk menyetop program ini dengan berbagai cara karena mengundang banyak masalah dan bahaya.
“Kunjungan ke barak militer dihawatirkan malah disalah artikan sebagai bentuk legitimasi atas dukungan program ini. Bisa jadi, pas kunjungan, yang dipertontonkan justru sebatas ‘bedak’ dan ‘gincu’ yang tidak mencerminkan realitas sesungguhnya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menilai, program barak militer (bagi anak nakal) yang direncanakan sebagai kebijakan nasional, dan digaungkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia, dan pengakuan memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya.
“Jika program barak militer benar-benar diterapkan, ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Kemendikdasmen telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa,” pungkas Ubaid.*
Laporan Novia Suhari
