FORUM KEADILAN – Amnesty International Indonesia (AII) mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer sebagai bentuk pembinaan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut, pendekatan tersebut tidak tepat dan berpotensi melanggar hak-hak asasi anak.
“Melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembinaan siswa bermasalah dengan cara militer adalah cara yang tidak tepat dari perspektif hak asasi manusia,” ujar Usman kepada Forum Keadilan, Jumat, 9/5/2025.
Menurut Usman, metode militer sering kali melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik, yang tidak sesuai untuk anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ia menegaskan bahwa disiplin ala militer justru berpotensi merusak perkembangan emosi, sosial, dan kognitif anak.
“Anak-anak membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan mereka, bukan metode yang berisiko menyebabkan trauma atau dampak jangka panjang pada kesehatan mental,” kata dia.
Usman menilai kebijakan ini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dari kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Lingkungan barak militer dianggap tidak mampu menyediakan rasa aman dan nyaman yang dibutuhkan anak-anak dalam proses tumbuh kembangnya.
Lebih lanjut, Usman mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih holistik dan manusiawi dalam menangani siswa bermasalah. Ia menyarankan kerja sama dengan psikolog, guru, dan pekerja sosial, serta melibatkan tokoh-tokoh muda kreatif di Jabar.
“Gubernur perlu lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Banyak alternatif yang lebih mendukung dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tegasnya.*
Laporan Muhammad Reza
