Aria Bima Sebut Prostitusi di Sekitar IKN Adalah Ekses yang Harus Ditertibkan
FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menanggapi dugaan maraknya praktik prostitusi di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurutnya, fenomena tersebut merupakan ekses yang kerap muncul di berbagai daerah, terutama di wilayah yang tengah berkembang.
“Prostitusi itu merupakan satu ekses di setiap daerah yang pasti ada. Dalam perancangan IKN, tidak ada konsep atau persiapan untuk tempat prostitusi ataupun lokalisasi,” katanya kepada Forum Keadilan, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5/5/2025.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak termasuk dalam grand design pembangunan IKN dan tidak boleh dibiarkan berkembang.
“Saya melihat itu adalah satu kegiatan yang tidak masuk dalam grand design IKN. Jadi menurut saya, ditertibkan saja. Jangan sampai terkesan dibiarkan,” tegasnya.
Aria Bima menambahkan bahwa praktik prostitusi ilegal kerap muncul di kawasan yang tengah mengalami aktivitas pembangunan, seperti kawasan industri dan pariwisata. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Di mana ada aktivitas pembangunan, entah kawasan industri atau pariwisata, eksesnya pasti ada. Salah satunya adalah timbulnya prostitusi ilegal,” ujarnya.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah praktik prostitusi tersebut benar-benar terjadi di sekitar IKN. Namun, ia menegaskan bahwa jika hal itu terbukti benar, pihak DPR akan meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk segera menutup praktik tersebut.
“Nanti Komisi juga akan minta pada Pak Basuki, kalau ini benar, harus ditutup,” pungkasnya.*
Laporan Novia Suhari
