Prabowo akan Hapus Sistem Outsourcing
FORUM KEADILAN – Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) untuk mempelajari terkait sistem outsourcing (pekerja alih daya) dan menyatakan dukungannya untuk menghapus.
Hal tersebut disampaikan Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1/5/2025.
Prabowo mengatakan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh juga akan mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.
“Jadi, Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saya juga akan meminta DKS mempelajari bagaimana caranya kita kalau tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo.
“Tapi saudara-saudara, kita juga harus, harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga, kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama sama mereka,” sambungnya.
Prabowo akan mempertemukan para pemimpin buruh dan perusahaan yang rencananya akan dipertemukan di Istana Bogor dalam waktu dekat agar dapat merealisasikan.
“Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama,” katanya.
Kepala Negara itu akan meminta agar para pengusaha tidak menyejahterakan diri sendiri, namun juga harus mementingkan kesejahteraan para buruh.
“Saya akan katakan kepada para pengusaha ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik’,” tegasnya.
Ia menyampaikan negara juga tidak akan tinggal diam dan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat di segala hal.
“Tapi negara juga tidak tinggal diam, kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi kalau tidak salah Rp 500 triliun ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita,” jelasnya.
Prabowo menekankan bahwa bantuan ini harus dipastikan tepat sasaran.
“Tapi, sekarang masalahnya adalah kita harus jaga, mereka yang memerlukan mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi, ini yang nggak bener,” tandasnya.*
