Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Kurikulum Wajib Militer di SMA/SMK Jabar
FORUM KEADILAN – Sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK di Jawa Barar (Jabar) akan mendapatkan kurikulum wajib militer mulai tahun ajaran 2025/2026. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi mengungkapkan bahwa anggota TNI-Polri nantinya akan menjadi pembina wajib militer di tiap-tiap sekolah. Tugas mereka yaitu untuk membentuk karakter siswa dan memetakan bakat mereka.
“Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tantara atau polisi,” tutur Dedi dalam keterangan resminya, Rabu, 5/3/2025.
Dedi berharap, karakter bela negara para siswa dapat terbentuk karena kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah.
Menurut Dedi, wajib militer ini dilakukan supaya siswa tidak melibatkan diri mereka pada aktivitas tawuran, perkelahian antar siswa, serta kenakalan remaja yang lain.
Program wajib militer ini pun bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam mengatasi permasalahan geng motor dan premanisme.
“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” ujar Dedi.
Dedi pun meyakini bahwa penerapan kurikulum ini bisa menggali potensi siswa dalam berbagai bidang.
“Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang,” kata Dedi.
Wajib militer yang identik dengan kedisiplinan, lanjut Dedi, bisa membuat siswa menjadi lebih fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar dan mengesampingkan kegiatan yang tidak berguna.
Program wajib militer ini pun akan terintegrasi dengan beberapa sektor strategis yang dibutuhkan masing-masing daerah di Jabar, seperti contohnya di bidang pertanian dan peternakan. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda tangguh dengan daya saing yang tinggi.
Setelah lulus dari bangku sekolah, para siswa diharapkan bisa langsung bekerja di bidang yang diperlukan supaya dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Jabar.*
