Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti Jadi Penasihat Pemprov Jabar: Bu Susi Minta Tidak ada Honor
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Susi tidak menerima honor. Hal ini mengingat adanya larangan pengangkatan staf ahli di tengah efisiensi anggaran.
“Gini, diterima. Tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya,” ujar Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 20/2/2025.
Ia menjelaskan, seluruh penasihat di Provinsi Jabar berstatus relawan atau sukarela.
Susi, lanjutnya, akan bekerja setelah surat Keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan. Rencananya, SK akan diterbitkan sepulangnya dari retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng), tanggal 21-28 Februari 2025.
“Ya minggu depan setelah pulang retret SK-nya saya akan (terbitkan),” ucapnya.
Dedi menyatakan, tugas Susi akan memberikan arahan pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, dan memberikan konsep mengenai pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara.
“Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” katanya.
Sementara itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pun buka suara disebut bersedia menjadi penasihat Pemprov Jabar.
Susi menekankan bahwa syarat utamanya menerima posisi tersebut tidak bayar atas pekerjaannya.
“Ini syarat utama, kalau enggak saya kabur,” kata Susi kepada awak media, pada Jumat, 21/2/2025.
Diketahui, isu mengenai Susi menjadi salah satu tenaga ahli beredar sejak satu bulan lalu, ketika Dedi Mulyadi mengatakan akan menggaet Susi dan Ignasius Jonan untuk membantunya mengurus Jabar.
Wacana ini semakin menguat ketika Dedi menyambangi kediaman Susi di Ciamis dan mengungkapkan keseriusannya untuk membenahi sektor kelautan di Jabar.
Saat itu, Susi tidak menjawab tegas mengenai tawaran dirinya untuk menjadi penasihat khusus Gubernur di bidang kelautan. Dirinya tidak keberatan jika status hingga dikeluarkan surat keputusan.
“Enggak usah official-official gitu lah, ribet. Nanti ribet. Saya makan gaji negara,” kata Susi waktu itu.*
