Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Timur Belum Memadai, DPD RI Segera Lakukan Evaluasi
FORUM KEADILAN – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan akan menindaklanjuti temuan dan masukan dari daerah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang baru diluncurkan pada 6 Januari lalu.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap program ini agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami baru saja membuka sidang setelah anggota kembali dari reses di dapil masing-masing. Banyak sekali masukan dan aspirasi dari masyarakat, salah satunya terkait program makan bergizi gratis. Kami akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut melalui rapat dengan pihak-pihak terkait, termasuk badan gizi nasional,” ujar Sultan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 14/1/2025.
Menurut Sultan, ada beberapa temuan di lapangan yang menjadi perhatian, terutama terkait kecukupan indeks biaya program di wilayah timur Indonesia.
“Untuk daerah timur seperti Papua, berdasarkan pantauan teman-teman di lapangan, indeks harga makan bergizi ini dianggap jauh dari cukup. Ini tentu menjadi bahan penting bagi kami untuk evaluasi,” jelasnya.
Selain masalah biaya, DPD RI juga menyoroti tanggung jawab terhadap kadar gizi yang dikonsumsi.
“Kami ingin memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kualitas dan kadar gizi makanan tersebut, apakah BPOM atau pihak lainnya,” tambahnya.
DPD RI berencana segera menggelar rapat lanjutan dengan pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan terhadap program ini. Sultan menegaskan, pihaknya ingin bekerja cepat dengan data akurat.
“Kami tak ingin buru-buru menyimpulkan hanya dari informasi di media sosial. Oleh karena itu, kami akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi A1. Semua masukan ini nantinya akan kami jadikan dasar dalam menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif,” pungkasnya.*
Laporan Muhammad Reza
