FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menyebut isu kepala daerah dipilih DPRD pasti mendapatkan sentimen negatif dari publik. Menurutnya, hal ini adalah kemunduran demokrasi.
Hal ini disampaikan Adi menanggapi Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) yang mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto akibat isu kepala daerah dipilih DPRD.
Sebab, wacana yang diusulkan Prabowo ini mendapat sentimen negatif dan penentangan dari publik.
“Jelas sentimen negatif kalau pilkada oleh DPRD, itu langkah mundur demokrasi,” kata Adi dalam tayangan salah satu stasiun televisi Indonesia, Sabtu, 28/12/2024.
Adi menyebut, wacana pilkada melalui DPRD mengebiri hak politik rakyat karena pasca-reformasi pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, bukan perwakilan.
Adi melanjutkan, calon kepala daerah dipilih DPRD berpotensi melahirkan calon tunggal lantaran semua partai bakal berkongsi dengan siapa pun pemenang pilpres atas nama koalisi besar.
“Buktinya, di pilkada serentak kemarin koalisi mayoritas banyak terjadi dan mengeroyok calon yang dari satu partai,” ucapnya.
Selain itu, kata Adi, wacana kepala daerah dipilih DPRD bisa memunculkan calon jadi-jadian demi menghindari calon tunggal karena sentimen koalisi besar, sehingga dikesankan diciptakan penantang, namun penantang itu sebatas formalis dan mudah dikalahkan.
“Meski dipilih DPRD, politik uang potensial masih terjadi ke DPRD yang punya suara memilih. Untuk dapat dukungan partai saja ada maharnya, apalagi untuk dapat dukungan DPRD untuk jadi kepala daerah pasti ada mahar juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyuarakan kepala daerah dipilih DPRD. Alasannya, jika calon kepala daerah dipilih DPRD bisa lebih efisien. Anggaran negara pun bisa dimanfaatkan untuk hal lain.*
Laporan Muhammad Reza
