Mendagri Setuju Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Sudah Masuk Prolegnas 2025

FORUM KEADILAN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons positif terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD. Ia menyetujui pemilihan kepala daerah dilakukan oleh wakil rakyat pada setiap daerah.

Belajar dari Pilkada serentak 2024 yang baru saja digelar, kata Tito, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam Pilkada yang langsung dipilih oleh semua rakyat. Padahal menurut dia, Pilkada yang sifatnya langsung bisa saja dilakukan lewat mekanisme demokrasi lain.

“Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” ungkap Tito di Istana, Jakarta, Senin, 16/12/2024.

Walaupun ia menyetujui usulan tersebut, tetapi katanya, perlu dilakukan kajian untuk bisa merealisasikannya. Termasuk dalam kementeriannya.

Selain kajian dari pihaknya, Tito juga masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak, seperti DPR RI maupun dari akademisi.

Tito juga menjanjikan, usulan pilkada dipilih oleh DPRD akan dibahas serius di bawah kementeriannya. Sebab, aturan tentang hal ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

“Pasti akan bahas, kan salah satunya sudah ada di Prolegnas, di Prolegnas kalau tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada,” beber dia.

Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal kepala daerah seperti gubernur hingga bupati kembali dipilih oleh DPRD.

Seperti yang diterapkan di negara lain, ia menilai, sistem seperti itu dipandang lebih efisien dan tidak menelan biaya yang banyak.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” ungkapnya dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis, 12/12 malam.

Kemudian, Prabowo mengatakan uang yang dikeluarkan untuk biaya Pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

“Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum yang ada di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, bagaimana?” tanyanya.

Ia meminta para Politisi untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran konsultan asing yang biasanya salah satu contohnya memberikan saran agar penyelenggaraan Pilkada dilakukan berbulan-bulan.

“Bener nggak ketua umum-ketua umum partai? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Bener kan? Yang menang, yang kalah begini (lesu) semua,” tandasnya.

Sebagai pemimpin, lanjut Prabowo, Koalisi Indonesia Maju (KIM) ia membebaskan seluruh Partai untuk mencalonkan kandidat kepala daerah masing-masing. Walaupun terdapat menang dan kalah, tetapi tidak menjadi masalah.

Karena menurutnya, yang penting adalah seluruh pemimpin dapat memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.*