DPR Minta Semua Masyarakat Dapat Akses Listrik Agar Bisa Jalankan Program Kompor Listrik Bahlil

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa program pengadaan kompor listrik yang diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar pada tahun 2027 merupakan bagian dari arah kebijakan energi nasional yang menjadikan listrik sebagai tulang punggung atau backbone energy di masa depan.

“Kompor listrik pada dasarnya merupakan bagian dari arah kebijakan energi nasional ke depan, yaitu menjadikan listrik sebagai tulang punggung energi. Kebijakan itu mencakup elektrifikasi sektor industri, transportasi, dan rumah tangga,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17/6/2026.

Namun kata Sugeng, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah memastikan seluruh rumah tangga di Indonesia telah mendapatkan akses listrik. Selain itu, pasokan listrik juga harus andal dan stabil tanpa gangguan pemadaman agar masyarakat dapat beralih menggunakan peralatan berbasis listrik secara optimal.

Selain itu, ada juga persoalan kompatibilitas kompor listrik dengan peralatan memasak yang selama ini digunakan masyarakat. Menurutnya, kompor induksi saat ini paling banyak dikenal memiliki keterbatasan karena tidak semua peralatan memasak yang digunakan masyarakat Indonesia dapat digunakan pada teknologi tersebut.

“Alat masak yang umum digunakan masyarakat seperti wajan dan peralatan lainnya yang belum tentu cocok dengan kompor induksi,” ujarnya.

Selain itu, Sugeng menilai, rencana penggantian LPG 3 kilogram dengan kompor listrik juga harus mempertimbangkan kondisi pelanggan rumah tangga berpenghasilan rendah yang mayoritas menggunakan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Sementara itu, kompor listrik yang tersedia saat ini umumnya membutuhkan daya yang cukup besar.

Karena itu, ia mendorong adanya inovasi teknologi agar kompor listrik dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat dengan kapasitas daya listrik terbatas. Di sisi lain, Sugeng mengingatkan bahwa elektrifikasi secara masif akan meningkatkan kebutuhan listrik nasional.

Sementara itu, saat ini kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 103 gigawatt, dengan sekitar 67 persen pasokan masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Meski kerap mendapat kritik dari sisi lingkungan, Sugeng menilai batu bara masih menjadi sumber energi yang andal dan relatif murah, terutama karena didukung kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Ia menambahkan, ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik saat ini masih relatif aman, meskipun terdapat sedikit penurunan stok akibat kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor batu bara.

“Program ini berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari pengurangan emisi, pengurangan impor LPG, hingga efisiensi biaya rumah tangga. Berdasarkan berbagai kajian, penggunaan kompor listrik dinilai lebih murah dibandingkan LPG,” pungkasnya.*