FORUM KEADILAN – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengkritik sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilai menyalahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kekalahan mereka di sejumlah daerah dalam Pilkada Serentak 2024.
“Kalah kok nyalahin Jokowi dan Kapolri? Kalah ya kalah saja. Terima dengan legowo. Itu baru kesatria. Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Bukan malah mengumbar dendam, kebencian, dan provokasi,” kata Haidar dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30/11/2024.
Haidar juga menyebut sikap PDIP membingungkan. Menurutnya, ketika memenangkan Pilkada di beberapa daerah, PDIP memuji kinerja Polri. Namun, di daerah tempat mereka kalah, justru Jokowi dan Kapolri yang dijadikan kambing hitam.
“Partai besar tapi mentalitas pecundang. Jago ngeles yang suka mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan atas tanggung jawabnya dalam pemenangan pilkada, mengurangi rasa bersalah atas kegagalan tersebut serta menjaga egonya sebagai partai besar tanpa harus merendahkan diri mereka,” kata Haidar.
Haidar menilai usulan PDIP agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri atau menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memiliki dasar yang jelas.
Padahal, kata Haidar, di era Presiden Prabowo, posisi Polri telah berada di bawah Menko Polkam, bukan lagi di bawah Presiden.
“Usulan tersebut semata-mata lahir karena kekalahan beruntun PDIP, baik di pilpres maupun di Pilkada 2024 yang lagi-lagi disebut karena Jokowi dan Polri. Perbaikan hukum hanya dalih untuk menggalang dukungan dari rakyat dan DPR,” ungkap Haidar.
“Mau nyalahin Prabowo nggak berani. Jokowi yang sudah pensiun dan Kapolri pun jadi sasaran tembak. Bukan simpati, yang ada rakyat justru makin antipati pada PDIP, karena rakyat kita sekarang sudah cerdas,” pungkasnya.*
Laporan Muhammad Reza
