Sri Mulyani Ungkap Penggelontoran APBN Pilkada 2024
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penggelontoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Alokasinya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBND) dari masing-masing daerah.
Anggaran yang dialokasikan Pemda dari APBD tersebut bentuknya dalam sebuah hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam penjelasannya, realisasi anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah tersebut telah mencapai 97% sampai 23 Agustus 2024.
“Dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada ini Rp 37,52 triliun. (Realisasi) Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp 36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 2/9/2024.
Di samping itu, beberapa daerah yang mempunyai hambatan dari sisi anggaran, akan diberikan bantuan dari pemerintah pusat. Bentuknya yaitu intercept transfer ke daerah (TKD), pertama skema treasury deposit facility (TDF) senilai Rp67,9 miliar ke 12 daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp555,4 miliar ke 56 Pemda, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp180,6 miliar ke 24 daerah.
“Ada daerah yang masih mengalami hambatan kami menerima intersep dengan membayarkan hibah melalui mereka yang sebetulnya dana TDF dari, DBH, dibayarkan surat berharga,” jelasnya.
Dengan persiapan anggaran yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, pihaknya pun akan terus melakukan monitoring agar Pilkada tahun ini berjalan dengan lancar.
“Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri terus memonitor, making sure meyakinkan Pilkada tetap berjalan pada tepat waktu dengan kondisi anggaran yang telah tersedia,” pungkasnya.*
