Anggaran Pilkada Serentak 2024 Ditaksir Rp41 T

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 9/7/2024. | Dok Humas Kemendagri RI
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 9/7/2024. | Dok Humas Kemendagri RI

FORUM KEADILAN – Anggaran Pilkada Serentak 2024 ditaksir melebihi Rp41 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024.

Angka ini diketahui bersumber dari besar anggaran yang sudah disepakati pemerintah daerah (Pemda) dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 masing-masing bersama KPU, Bawaslu, TNI dan kepolisian setempat.

Bacaan Lainnya

“Ada (anggaran untuk) KPU, Bawaslu, kemudian aparat keamanan Polri dan TNI, diikat dalam naskah perjanjian hibah, kemudian disepakati angkanya. Sebanyak 40 persen Sudah saya sampaikan surat agar dicairkan di tahun kemarin,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 9/7/2024.

Diketahui, sejak tahun lalu, Kemendagri sudah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran Pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

Ia menjelaskan bahwa ini adalah siasat agar pemerintah daerah (pemda) tidak mengalami beban anggaran terlalu besar.

Berdasarkan data yang dijelaskan oleh Tito, sebanyak 541 Pemda telah menganggarkan total Rp28,75 triliun dana Pilkada 2024 untuk KPU masing-masing wilayah.

Di sisi pengawasan, 518 pemda menyiapkan anggaran sejumlah Rp8,55 triliun untuk Bawaslu setempat. Di luar itu, masih terdapat 23 pemda yang seluruhnya berada di Aceh yang belum meneken NPHD dengan Panwaslu.

Kemudian, di sisi pengamanan, 314 pemda telah mengalokasikan dana Rp871,66 miliar untuk TNI pada kesatuan setempat. Lalu, 333 pemda sudah menyediakan dana Rp2,83 triliun untuk kepolisian setempat.

Total sekitar Rp41 triliun dana pemda untuk dapat melaksanakan Pilkada di masing-masing wilayah tersebut kemungkinan masih dapat bertambah, karena sebagaimana tampak dalam data di atas, belum semua pemda meneken NPHD dengan pemangku kepentingan itu.

Tito meminta kepada jajarannya agar dapat memastikan realisasi anggaran tidak macet demi kelangsungan Pilkada 2024. Ia juga mengamini, pemenuhan anggaran untuk Pilkada memang menjadi masalah rumit sejak Pilkada sebelumnya.

Ia memberikan contoh, pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dirinya harus rutin berkeliling ke daerah-daerah untuk “menggedor” satu per satu pemda merealisasikan anggaran Pilkada yang sudah disepakati lewat NPHD.

“Ada pertanyaan kemarin apakah Pilkada akan jalan segala macam, tetap bisa jalan tidak ada masalah, selagi piti dan fulus itu ada. Itu yang penting,” katanya

“Saya mohon betul rekan Gubernur, baik definitif maupun pj, dari data ini tolong di-follow up untuk rapat lanjutan. Kami akan follow up. Tiap bulan kami pasti mengecek. Kita harus yakinkan sesegera mungkin 100 persen. Kalau sudah 100 persen, KPU dan Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kegiatan,” tandasnya.*