FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto berkomentar soal permitaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya.
Hasto mengatakan, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukannya malah minta maaf.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras. Sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 3/8/2027.
Ia menegaskan bahwa Jokowi harusnya mengedepankan pertanggungjawaban terhadap rakyat.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Sebelumnya, Jokowi minta maaf saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 1/8/2024.
“Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Jokowi.*
