Kamis, 17 Juli 2025
Menu

Dirjen Aptika Kominfo Mundur, Puan Minta Pemerintah Segera Cari Pengganti

Redaksi
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 6/2/2024. | Website DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 6/2/2024. | Website DPR RI
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti terkait pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, akibat serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Ia berharap pengunduran diri Semuel tak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung.

“Pengunduran diri Dirjen APTIKA Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung,” jelas Puan, Jumat, 5/7/2024.

Ia juga mengingatkan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam mengelola sistem informatika pemerintah, terutama pada saat ini yang sedang berupaya pemulihan pasca PDNS 2 diserang ransomware Brain Cipher yang berdampak pada lumpuhnya beberapa layanan publik.

Menurutnya, langkah pengunduran diri Dirjen APTIKA cukup berisiko dan kekosongan pemimpin ini tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama.

“Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga saya harap pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” lanjutnya.

Puan menilai, keputusan pengunduran diri Semuel dapat menjadi sebuah bahan introspeksi kepada pemerintah khususnya Kominfo untuk meningkatkan standar sistem keamanan cyber dan pengawasannya.

Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dilakukan sebagai pemimpin.

“Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis,” katanya.

“Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholder. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari,” pungkasnya.*