Periksa dan Sita Barang Kusnadi, KPK Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Staf Sekertaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Rabu, 19/6/2024 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Staf Sekertaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Rabu, 19/6/2024 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika menegaskan bahwa tidak ada maladministrasi dalam rangkaian pemeriksaan dan penyitaan barang bukti dari Kusnadi yang merupakan staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Tessa meresponi terkait laporan yang dibuat oleh tim penasihat hukum Kusnadi ke Dewan Pengawas KPK soal perbedaan tanggal dalam surat tanda terima penyitaan barang bukti.

Bacaan Lainnya

Penyitaan terhadap barang bukti tersebut buku catatan dan ponsel dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024, yaitu ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Hasto dan Kusnadi.

“Senin, 10 Juni 2024, penyidik membuat administrasi lengkap baik Berita Acara Sita dan tanda terima dan sudah ditandatangani oleh penyidik maupun saksi. Jadi, tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud,” ujar Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 20/6/2024.

Ia mengungkapkan setelah selesai kegiatan penyitaan, Kusnadi membawa dokumen tanda terima yang masih berbentuk koreksian dan belum merupakan dokumen final.

Di sisi lain, tanda final yang sudah ditandatangani oleh saksi dan penyidik tidak dibawa.

“Pada saat penyidik mau memberikan tanda terima yang final, saksi sudah terlanjur keluar dan mendampingi doorstop HK dengan jurnalis. Sehingga niat itu diurungkan dan akan dilakukan pada jadwal pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi,” tuturnya.

Lalu, Tessa menyebut sesuai dengan aturan, setiap penyitaan akan dilaporkan ke Dewas KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan hal ini dilakukan oleh penyidik KPK.

“Pada tanggal 19 Juni 2024 selain dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, juga diserahkan tanda terima final, yang salah dibawa oleh saksi Kusnadi dan yang bersangkutan telah menerima tanda terima dimaksud,” lanjutnya.

Diketahui sebelumnya, Tim penasihat hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Ronny Talapessy dengan tegas menyebut proses penyitaan barang milik Kusnadi telah salah di mata hukum.

Sehingga, barang-barang yang dirampas, tidak bisa dijadikan bukti. Sebab, kata dia, proses pengambilan barang-barang milik pribadi tersebut telah melalui proses hukum yang salah.

“Maka dalam menegakkan hukum, KPK sudah melanggar proses hukum, maka ini tidak bisa kita kompromi. Kami melihat bahwa kasus ini penuh dengan nuansa politis. Dan kami melihat bahwa ada dugaan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Karena proses-proses yang kami sudah ikuti ini adalah proses yang sudah salah di mata hukum,” kata Ronny kepada awak media di KPK, Kamis, 20/6/2024.*