Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sejak 14 Juni hingga 31 Desember 2024

Ilustrasi judi online
Ilustrasi judi online

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 terkait pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

Keputusan ini mengatur masa kerja satgas yang berlaku sejak 14 Juni hingga 31 Desember 2024. Tetapi, masa kerja dapat dilakukan perpanjangan melalui Keppres.

Bacaan Lainnya

“Masa kerja satgas mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024,” bunyi dari Pasal 13 beleid.

Pasal 2 Keppres ini mengatur satgas judi online yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat.

Susunan keanggotaan satgas diatur dalam Pasal 5, yang terdiri dari Ketua Satgas yaitu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Wakil Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Ketua Harian Pencegahan yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominifo) Budi Arie Setiadi dan juga Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tugas satgas diatur dalam pasal 4, menoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Kemudian, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Tugas lainnya yaitu menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis berserta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Dalam melaksanakan tugasnya, satgas tersebut dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Ketua harian pencegahan dan ketua harian penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya pun dievaluasi oleh Menko polhukam sebagai ketua satgas paling sedikit setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Di sisi lain, ketua satgas memberikan laporan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut bunyi Keppres.*